Dalam pernyataannya pada Minggu (13/12), kelompok hak asasi yang berbasis di New York mengatakan bahwa komite khusus hakim di Provinsi Nineveh utara Irak tampaknya mematuhi standar hak asasi manusia internasional lebih baik daripada pengadilan Irak lainnya.
"Pekerjaan komite ini menunjukkan bahwa beberapa hakim Irak memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan melakukannya bahkan ketika sistem lainnya mengabaikannya," kata Belkis Wille, peneliti senior krisis dan konflik di HRW, seperti dikutip dari
Anadolu Agency, Minggu (13/12).
"Kami berharap Dewan Kehakiman Tinggi membagikan contoh positif ini dengan pengadilan di seluruh negeri untuk memungkinkan ini menjadi norma daripada pengecualian," lanjutnya.
Menurut HRW, Baghdad dan pemerintah daerah Kurdi Irak telah mendakwa ratusan anak dengan terorisme atas dugaan afiliasi Daesh / ISIS.
Pada 2017, Irak menyatakan kemenangan atas kelompok teroris tersebut dengan merebut kembali semua wilayahnya - sekitar sepertiga dari luas negara - yang diserang pada tahun 2014.
Laporan terbaru kelompok hak asasi itu tidak merinci kewarganegaraan anak-anak yang dibebaskan tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: