Dianggap Langgar HAM, Kebijakan Lockdown Ketat Di Victoria Dikritik Ombudsman

Ombudsman Victoria Deborah Glass dalam laporannya yang dirilis pada Kamis (17/12) menyebut kebijakan tersebut tidak didasarkan pada nasihat kesehatan para ahli dan melanggar hak asasi manusia.

"Penguncian yang tergesa-gesa itu tidak sesuai dengan hak asasi warga, termasuk hak mereka atas perlakuan yang manusiawi ketika dirampas. Tindakan tersebut tampaknya bertentangan dengan hukum," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Pada Juli, Victoria melakukan lockdown terhadap lebih dari 3.000 orang di sembilan apartemen selama beberapa hari karena lonjakan kasus Covid-19.

Penghuni di delapan gedung apartemen dikunci selama lima hari. Tetapi satu gedung dikunci selama dua pekan karena memiliki jumlah infeksi tertinggi.

Dalam laporannya, Glass mengatakan, beberapa dibiarkan tanpa makanan dan obat-obatan, sementara banyak lainnya menunggu lebih dari sepekan untuk diizinkan keluar.

Pemerintah negara bagian mengakui kesalahan telah dibuat, tetapi mereka berdalih keputusan dibuat untuk memastikan keselamatan penduduk.

"Kami tidak meminta maaf karena telah menyelamatkan nyawa orang, sama sekali tidak meminta maaf karena telah menyelamatkan nyawa orang," kata Menteri Perumahan negara bagian Victoria Richard Wynne.

Hingga Kamis, Victoria belum melaporkan satu pun kasus Covid-19 selama 48 hari.