Aivazian mengunjungi wilayah itu pada 5 Januari, di mana dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri de facto pemerintah separatis, David Babayan, dan menandatangani program konsultasi, seperti dilaporkan
Radio Liberty, Rabu (6/1).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Leyla Abullayeva, mengatakan bahwa kunjungan tersebut adalah ilegal dan bertentangan dengan perjanjian genjatan senjata yang telah ditandatangani.
"Pelanggaran oleh pejabat Yerevan itu adalah sebuah provokasi. Tindakan semacam itu yang ditujukan kepada penduduk di wilayah itu, tidak menambah normalisasi situasi di wilayah tersebut," kata Abullayeva.
Ia menegaskan agar Armenia bisa menerima perubahan di wilayah tersebut pasca perjanjian.
Gencatan senjata yang ditengahi Moskow mengakhiri pertempuran sengit antara pasukan Azerbaijan dan Armenia yang dimulai pada 27 September dan merenggut ribuan nyawa dari kedua belah pihak.
Sebagai bagian dari gencatan senjata, Armenia kehilangan kendali atas sebagian wilayah kantong tersebut serta tujuh distrik sekitarnya di Azerbaijan yang dikuasainya sejak tahun 1990-an.
Separatis Armenia mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh, dan sekitar 2.000 penjaga perdamaian Rusia telah ditempatkan di sepanjang wilayah garis depan untuk melindungi jalur darat yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dengan Armenia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: