Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel belum mendapatkan pasokan pertama mereka hingga saat ini.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan, Israel telah mengabaikan kewajibannya sebagai negara pendudukan, termasuk mencabut hak mereka atas kesehatan. Padahal program vaksinasi Israel ditujukan untuk warga Arab Israel dan warga Palestina di Yerusalem Timur.
Otoritas Palestina mengatakan, mereka mengharapkan untuk menerima dosis vaksin Covid-19 pertamanya pada bulan Maret di bawah kesepakatan dengan pembuat obat AstraZeneca.
Direktur umum kesehatan masyarakat Palestina, Yasser Bozyeh, mengatakan bahwa selain mencapai kesepakatan prinsip dengan AstraZeneca, Palestina juga telah mencari pasokan dari Moderna, Johnson & Johnson dan Rusia, yang telah mengembangkan vaksin Sputnik V.
Persediaan juga akan datang melalui program vaksin Organisasi Kesehatan Dunia untuk negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah.
Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum untuk memberikan vaksin kepada warga Palestina. Namun, pejabat Israel mengatakan mereka dapat berbagi vaksin dengan Palestina jika kebutuhan Israel sendiri telah terpenuhi.
Pada Minggu (10/1) pejabat WHO mengatakan mereka melakukan 'pembicaraan informal' dengan Israel tentang pasokan vaksin ke Palestina untuk menyuntik pekerja perawatan kesehatan.
Pejabat Gerald Rockenchove, yang bertanggung jawab atas kantor WHO di Wilayah Palestina, mengatakan Israel akan menjajaki opsi ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: