Survei: 52 Persen Warga Palestina Memandang Pemilu Akan Berjalan Dengan Tidak Adil

Hal itu terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, di mana sebanyak 52 persen warga berpikir pemilu yang akan diadakan dalam kondisi sekarang tidak akan adil dan bebas.

Sebanyak 76 persen warga berpikir bahwa jika Hamas menang, maka Fatah, partai yang dipimpin oleh Abbas, tidak akan menerima hasil tersebut. Sedang 58 persen warga percaya jika Fatah menang, makan Hamas akan menolaknya.

Presiden Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa pemilihan parlemen dan presiden akan diadakan akhir tahun ini dalam upaya untuk menyembuhkan perpecahan yang sudah berlangsung lama.

Uni Eropa menyambut baik pengumuman pemilihan tersebut dan menyatakan dukungannya untuk ikut terlibat.

"Uni Eropa siap untuk terlibat dengan para aktor yang relevan untuk mendukung proses pemilihan. Uni Eropa juga menyerukan kepada pihak berwenang Israel untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Palestina," kata juru bicara Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam sebuah pernyataan.

Namun, analis politik veteran Tepi Barat Hani al-Masri, mengungkapkan bahwa akan banyak halangan yang ditemui negara itu dalam proses pemilihan.

"Kami telah mengambil langkah penting tetapi jalan kami masih panjang," katanya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (17/1).

"Hambatan besar tetap. Jika tidak segera diatasimaka seluruh operasi pasti akan gagal," tekannya.

Menurutnya, rintangan itu termasuk ketidaksepakatan dalam Hamas dan Fatah - yang telah lama menjadi faksi dominan di payung Organisasi Pembebasan Palestina.

Belum dijelaskan mekanisme apa yang akan diterapkan untuk memastikan pemilihan bisa bejalan dengan baik dan bebas, juga apakah pengamat internasional akan ambil bagian dalam mekanisme ini.

Namun, pemilihan itu dilihat untuk memberi kesan positif dari presiden terpilih AS Joe Biden. Palestina saat ini ingin tengah berupaya memperbaiki hubungan diplomasi dengan AS setelah berada di titik terendah di bawah pemerintahan Donald Trump.

Pejabat Israel belum memberikan komentarnya terhadap rencana pemilihan itu. Belum juga diketahui dengan pasti di mana pemilihan akan berlangsung dan apakah Israel akan mengizinkan kegiatan pemilihan itu berlangsung di Yerusalem Timur, seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Warga Palestina sendiri menginginkan pemilu digelar di sana, begitu pula Tepi Barat dan Gaza.

"Kami memiliki alternatif lain, dan yang penting adalah orang-orang dari Yerusalem dapat ikut serta dalam pemilihan," kata Hanna Nasir, ketua Komite Pemilihan Pusat Palestina.