Navalny ditangkap ketika baru saja mendarat di Moskow untuk pertama kalinya sejak dia diracuni pada musim panas lalu.
Empat petugas polisi yang menggunakan masker menahan Navalny di pemeriksaan paspor di bandara pada Minggu malam. Navalny diduga diracuni dengan Novichok, agen saraf yang paling berbahaya. Kremlin dianggap terlibat dalam peristiwa peracunan itu, namun hal itu telah dibantah mentah-mentah.
Sidang pengadilan pada Senin, yang sebagian disiarkan langsung oleh sekutu Navalny, memutuskan untuk menahannya sampai pengadilan berikutnya memutuskan hukuman untuknya.
Navalny, yang ditahan, mengunggah sebuah video dari dalam kantor polisi, mengeluhkan bahwa sidang terhadapnya adalah 'tingkat pelanggaran hukum tertinggi. Ia mengecam Presiden Vladimir Putin, menuduhnya melemparkan fitnah.
Sekitar 200 ratus pendukung Navalny berkumpul di luar kantor polisi yang saat itu berada dalam suhu minus 18 derajat Celcius. Para pendukung menuntut Navalny dibebaskan, menurut laporan
Reuters, Senin (18/1).
Beberapa negara tetangga, seperti Lithuania, Latvia dan Estonia, mengatakan mereka ingin para menteri luar negeri Uni Eropa membahas sanksi erhadap Rusia atas penahanan Navalny.
Para menteri luar negeri Jerman, Inggris, Prancis dan Italia sebelumnya telah menyerukan pembebasan Navalny dan Menteri Luar Negeri Ceko Tomas Petricek mengatakan dia ingin blok itu membahas kemungkinan sanksi.
Ini membuat Rubel melemah karena investor cemas dan mempertimbangkan risiko sanksi baru terhadap Moskow.
Jake Sullivan, salah satu pembantu utama Presiden terpilih AS Joe Biden, mengatakan kepada Moskow untuk membebaskan Navalny, dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia sangat terganggu dengan penangkapan itu.
Namun, kemarahan negara-negara barat dipandang sebagai pengalihan masalah domestik mereka. Sergei Lavrov, menteri luar negeri Rusia, mengatakan bahwa Moskow tidak terpengaruh oleh potensi kerusakan pada citranya.
"Kami mungkin harus memikirkan citra kami, tapi kami bukan wanita muda yang pergi ke pesta," kata Lavrov kepada wartawan, menegaskan bahwa negaranya tidak mudah terpancing oleh 'keroyokan' barat.
Senada dengan Lavrov, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional.
"Hormati hukum internasional, jangan melanggar undang-undang nasional negara berdaulat dan atasi masalah di negara Anda sendiri," ujar Maria Zakharova di akun Facebooknya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: