Maroko Dapat Dukungan 40 Negara Atas Solusi Otonomi Di Sahara

Dalam konferensi yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (15/1) itu, negara-negara yang hadir menyatakan dukungan yang kuat atas prakarsa otonomi yang ditawarkan oleh Maroko sebagai satu-satunya solusi yang adil dan langgeng untuk perdamaian kawasan.

Dari 40 perwakilan yang hadir, sebanyak 27 di antaranya diwakili tingkat menteri.

Berdasarkan pengakuan kedaulatan Kerajaan Maroko atas Sahara Maroko yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 10 Desember 2020, inisiatif otonomi merupakan solusi yang serius, kredibel, dan realistis.

Pengakuan tersebut juga memberikan bagi upaya untuk memajukan proses politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mencapai solusi politik yang langgeng.

"Proklamasi ini akan memperkuat konsensus internasional untuk mendukung proses politik eksklusif PBB," begitu pernyataan Ketua Bersama yang didapatkan Kantor Berita Politik RMOL dari Kedutaan Besar Maroko di Jakarta pada Selasa (19/1).

Konferensi sendiri menyoroti keputusan 20 negara anggota PBB yang memutuskan untuk membuka Konsulat Jenderal di  Laâyoune dan Dakhla.

Bukan hanya mendukung kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, keputusan tersebut juga mendorong peluang ekonomi dan bisnis di kawasan itu.

Para peserta juga menyambut baik upaya pembangunan yang diluncurkan di Sahara Barat, termasuk dalam kerangka prakarsa Maroko, "Model Pembangunan Baru untuk Provinsi Selatan".

Negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut di antaranya seperti Zambia, Gabon, Malawi, Uni Emirat Arab (UEA), Guatemala, Qatar, Djibouti, Yordania, Arab Saudi Yaman, hingga Burkina Faso.