Farah.ID
Farah.ID

Media Israel: Mauritania Dan Indonesia Nyaris Lakukan Normalisasi Dengan Israel, Sayang Trump Keburu Berhenti

LAPORAN: RENI ERINA
  • Rabu, 20 Januari 2021, 10:28 WIB
Media Israel: Mauritania Dan Indonesia Nyaris Lakukan Normalisasi Dengan Israel, Sayang Trump Keburu Berhenti
Presiden Donald Trump/Net
Desas-desus mengenai rencana normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel kembali mencuat. Times Of Israel dalam artikelnya pada Selasa (19/1) mengutip pernyataan dua pejabat AS yang mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump telah mendekati perjanjian dengan Mauritania dan Indonesia untuk menjadi negara Muslim berikutnya yang menormalkan hubungan dengan Israel.

Disebutkan dalam artikel itu bahwa pendekatan akhirnya gagal karena masa jabatan Dobald Trump telah berakhir.

"Kesepakatan dengan Mauritania adalah yang paling dekat untuk dicapai. Para pejabat AS ketika itu yakin bahwa mereka hanya beberapa minggu lagi untuk menyelesaikan kesepakatan," tulis Times Of Israel.

Negara Afrika barat laut itu diidentifikasi oleh tim perdamaian Trump -yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan khusus Avi Berkowitz- sebagai kandidat yang mungkin mengikuti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dalam normalisasi dengan negara Yahudi, mengingat hal itu pernah memiliki hubungan dengan Israel.

Mauritania pernah menjadi anggota ketiga Liga Arab yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada 1999, tetapi memutuskan hubungan 10 tahun kemudian dengan latar belakang perang Gaza 2008-2009.

Setelah UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Agustus, Kementerian Luar Negeri Mauritania mengeluarkan pernyataan yang menawarkan dukungan hangat untuk kesepakatan itu, dan mengatakan pihaknya mempercayai kebijaksanaan dan pandagan Abu Dhabi dalam menandatangani kesepakatan tersebut.

Mauritania juga memiliki hubungan dekat dengan Maroko, yang juga menjalin hubungan dengan Israel pada 1990-an, namun kemudian memutuskan hubungan mereka beberapa tahun kemudian. Tim perdamaian Trump mendorong Rabat untuk mendorong tetangganya dan sekutunya untuk menjalin hubungan dengan negara Yahudi itu.

"Kandidat paling mungkin berikutnya untuk bergabung dengan apa yang disebut Abraham Accords adalah Indonesia," kata para pejabat AS, mengklaim bahwa kesepakatan bisa dibuat jika Trump memiliki satu atau dua bulan lagi di kantor.

"Dengan populasi lebih dari 270 juta, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Itu memberinya kepentingan simbolis ekstra, bagi pemerintahan Trump, yang menyatakan bahwa konflik Israel-Palestina tidak perlu menjadi penghalang bagi perdamaian antara negara Yahudi dan dunia Muslim dan Arab," seorang pejabat AS menjelaskan.

Ketika pembicaraan Kushner dan Berkowitz dengan Indonesia meningkat bulan lalu, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Bloomberg bahwa Indonesia dapat menerima bantuan pembangunan sebesar 2 miliar dolar AS dari pemerintah Amerika.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka,” kata Adam Boehler, CEO dari US International Development Finance Corp. yang telah bekerja sama dengan Kushner.

“Jika mereka siap, mereka siap. Dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung lebih banyak secara finansial daripada yang kami lakukan," ujarnya.

Masih menurut media Israel tersebut, pada saat itu, presiden Indonesia mencoba meredam spekulasi, dengan mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Palestina didirikan.

"Mauritania dan Indonesia berada di urutan teratas, tetapi itu berubah berdasarkan berbagai keadaan," kata seorang pejabat senior AS pekan ini.

"Anda dapat memasukkan setiap negara ke dalam daftar, ke titik di mana Iran pada akhirnya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham," lanjutnya.

Presiden terpilih Biden, selama kampanye menyatakan dukungannya untuk Abraham Accords. Sedangkan menteri luar negeri Tony Blinken mengatakan kepada Time of Israel pada bulan November, bahwa Amerika mendorong negara-negara Arab untuk mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, sesuatu yang harus mereka dukung selama pemerintahan Obama-Biden juga saat pemerintahan Biden-Harris.

Namun, para pejabat dalam kampanyenya telah mengakui bahwa inisiatif semacam itu tidak akan diprioritaskan oleh pemerintahan Biden pada bulan-bulan awal ketika sebagian besar fokusnya adalah menangani kesehatan dan konsekuensi ekonomi dari pandemi virus corona.
EDITOR: RENI ERINA

ARTIKEL LAINNYA