Media Israel: Mauritania Dan Indonesia Nyaris Lakukan Normalisasi Dengan Israel, Sayang Trump Keburu Berhenti

Presiden Donald Trump/Net

Desas-desus mengenai rencana normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel kembali mencuat. Times Of Israel dalam artikelnya pada Selasa (19/1) mengutip pernyataan dua pejabat AS yang mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump telah mendekati perjanjian dengan Mauritania dan Indonesia untuk menjadi negara Muslim berikutnya yang menormalkan hubungan dengan Israel.

Disebutkan dalam artikel itu bahwa pendekatan akhirnya gagal karena masa jabatan Dobald Trump telah berakhir.

"Kesepakatan dengan Mauritania adalah yang paling dekat untuk dicapai. Para pejabat AS ketika itu yakin bahwa mereka hanya beberapa minggu lagi untuk menyelesaikan kesepakatan," tulis Times Of Israel.

Negara Afrika barat laut itu diidentifikasi oleh tim perdamaian Trump -yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan khusus Avi Berkowitz- sebagai kandidat yang mungkin mengikuti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dalam normalisasi dengan negara Yahudi, mengingat hal itu pernah memiliki hubungan dengan Israel.

Mauritania pernah menjadi anggota ketiga Liga Arab yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada 1999, tetapi memutuskan hubungan 10 tahun kemudian dengan latar belakang perang Gaza 2008-2009.

Setelah UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Agustus, Kementerian Luar Negeri Mauritania mengeluarkan pernyataan yang menawarkan dukungan hangat untuk kesepakatan itu, dan mengatakan pihaknya mempercayai kebijaksanaan dan pandagan Abu Dhabi dalam menandatangani kesepakatan tersebut.

Mauritania juga memiliki hubungan dekat dengan Maroko, yang juga menjalin hubungan dengan Israel pada 1990-an, namun kemudian memutuskan hubungan mereka beberapa tahun kemudian. Tim perdamaian Trump mendorong Rabat untuk mendorong tetangganya dan sekutunya untuk menjalin hubungan dengan negara Yahudi itu.

"Kandidat paling mungkin berikutnya untuk bergabung dengan apa yang disebut Abraham Accords adalah Indonesia," kata para pejabat AS, mengklaim bahwa kesepakatan bisa dibuat jika Trump memiliki satu atau dua bulan lagi di kantor.

"Dengan populasi lebih dari 270 juta, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Itu memberinya kepentingan simbolis ekstra, bagi pemerintahan Trump, yang menyatakan bahwa konflik Israel-Palestina tidak perlu menjadi penghalang bagi perdamaian antara negara Yahudi dan dunia Muslim dan Arab," seorang pejabat AS menjelaskan.

Ketika pembicaraan Kushner dan Berkowitz dengan Indonesia meningkat bulan lalu, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Bloomberg bahwa Indonesia dapat menerima bantuan pembangunan sebesar 2 miliar dolar AS dari pemerintah Amerika.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka,” kata Adam Boehler, CEO dari US International Development Finance Corp. yang telah bekerja sama dengan Kushner.

“Jika mereka siap, mereka siap. Dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung lebih banyak secara finansial daripada yang kami lakukan," ujarnya.

Masih menurut media Israel tersebut, pada saat itu, presiden Indonesia mencoba meredam spekulasi, dengan mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Palestina didirikan.

"Mauritania dan Indonesia berada di urutan teratas, tetapi itu berubah berdasarkan berbagai keadaan," kata seorang pejabat senior AS pekan ini.

"Anda dapat memasukkan setiap negara ke dalam daftar, ke titik di mana Iran pada akhirnya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham," lanjutnya.

Presiden terpilih Biden, selama kampanye menyatakan dukungannya untuk Abraham Accords. Sedangkan menteri luar negeri Tony Blinken mengatakan kepada Time of Israel pada bulan November, bahwa Amerika mendorong negara-negara Arab untuk mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, sesuatu yang harus mereka dukung selama pemerintahan Obama-Biden juga saat pemerintahan Biden-Harris.

Namun, para pejabat dalam kampanyenya telah mengakui bahwa inisiatif semacam itu tidak akan diprioritaskan oleh pemerintahan Biden pada bulan-bulan awal ketika sebagian besar fokusnya adalah menangani kesehatan dan konsekuensi ekonomi dari pandemi virus corona.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Setelah Nicolas Sarkozy, Pengadilan Prancis Akan Vonis Mantan PM Atas Skandal Korupsi
Dunia

Setelah Nicolas Sarkozy, Pen..

04 Maret 2021 17:12
Enggan Patuhi Junta Militer, Tiga Polisi Myanmar Kabur Ke India
Dunia

Enggan Patuhi Junta Militer,..

04 Maret 2021 16:22
Ketika Barat Sibuk 'Timbun' Vaksin, Afrika Tak Punya Pilihan Selain Kepada China Dan Rusia
Dunia

Ketika Barat Sibuk 'Timbun' ..

04 Maret 2021 16:05
San Paulo Berlakukan 'Kode Merah' Saat Angka Kasus Covid-19 Melonjak
Dunia

San Paulo Berlakukan 'Kode M..

04 Maret 2021 15:58
Kerusakan Bangunan Azerbaijan Di Nagorno-Karabakh Oleh Armenia Mencapai Rp 713 Triliun
Dunia

Kerusakan Bangunan Azerbaija..

04 Maret 2021 15:28
Aktivis Myanmar: Kami Melawan Dengan Cara Apa pun, Tidak Ada Artinya Tetap Hidup Di Bawah Junta
Dunia

Aktivis Myanmar: Kami Melawa..

04 Maret 2021 14:59
Singapura Tak Akan Keluarkan Izin Mobil Diesel Baru Mulai 2025
Dunia

Singapura Tak Akan Keluarkan..

04 Maret 2021 14:42
Teror Bom Misterius Gegerkan Pengunjung Taj Mahal, Aparat Langsung Lakukan Penggeledahan
Dunia

Teror Bom Misterius Gegerkan..

04 Maret 2021 14:23