Survei: Mayoritas Orang Arab Minta Biden Tinggalkan Kebijakan Timur Tengah Era Obama

Presiden Jor Biden saat mengambil sumpah [ada hari pelantikannya, Rabu 20 Januari 2021Net

Presiden AS Joe Biden di masa awal pemerintahannya dihadapkan kepada tantangan mengenai Timur Tengah. Banyak orang di wilayah itu yang skeptis bahwa AS tidak akan mengubah perlakukannya walau saat ini dipimpin oleh presiden baru.

Survei pan-Arab yang dilakukan pada akhir September tahun lalu oleh Arab News yang bekerja sama dengan YouGov, mendapatkan hasil bahwa sebanyak 49 persen responden mengatakan baik Biden maupun Trump sama tidak baiknya untuk wilayah tersebut.

Sementara mayoritas responden yaitu 58 persen, mengatakan bahwa Biden harus membuang pendekatan ala Obama ke Timur Tengah.

Ini bukan berarti Biden tidak bisa lepas dari warisan pemerintahan Obama, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden selama dua periode. Responden berharap penasihat Biden mendengarkan pandangan dari kawasan Arab dalam membentuk kebijakan Timur Tengahnya.

Diberitakan Arab News, Kamis (21/19), dari survei yang dilakukan kepada orang-orang di 18 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, menunjukkan bahwa kebijakan Obama tetap tidak populer di kalangan orang Arab yang kecewa dengan kegagalannya memberikan ‘awal baru’ yang dia janjikan dalam pidatonya di Universitas Kairo pada 2009.

Dalam studi ‘The 2020 US Elections - What do Arabs want?’, yang diterbitkan pada 25 Oktober 2020, juga menunjukkan bahwa 44 persen orang Arab memandang pemberdayaan pemuda sebagai pendorong utama pembangunan global dan percaya itu harus menjadi prioritas bagi Pemerintahan Biden.

Kekecewaan orang Arab terhadap pemerintahan Trump bisa dimengerti. Pada Januari 2017, ia menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara asing dari tujuh negara mayoritas Muslim mengunjungi AS selama 90 hari. Larangan itu menangguhkan masuknya semua pengungsi Suriah tanpa batas waktu, dan melarang pengungsi lain masuk ke AS selama 120 hari.

Konon, ada kebijakan era Trump yang akan memberi Biden kekuatan alam menghadapi pesaing strategis dan aktor jahat, yaitu soal kebijakan AS terhadap Iran. Sebagian besar responden survei pan-Arab yaitu 49 persen di Arab Saudi, 53 persen di Irak dan 54 persen di Yaman, lebih memilih mempertahankan sanksi ketat dan postur perang Trump.

Perlu dicatat bahwa responden di Irak dan Yaman - dua negara yang memiliki hubungan intim dengan Iran dalam artian mereka dibanjiri oleh aktor non-negara yang dikendalikan oleh Teheran - sangat mendukung untuk mempertahankan garis keras.

Survei tersebut memang menunjukkan pandangan Arab yang beragam tentang pembunuhan komandan militer Iran yang kuat pada Januari 2020, Qassem Soleimani, kepala Pasukan Quds, divisi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran yang bertanggung jawab atas operasi militer dan klandestin ekstrateritorial.

Namun demikian, secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan penolakan luas terhadap strategi Presiden Obama dalam menangani ambisi Iran melalui perjanjian nuklir 2015, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sambil menutup mata terhadap rencana regional dan agenda ekspansionisnya.

Kesepakatan nuklir dipandang oleh Israel dan sekutu Arab Washington sebagai memberikan kebebasan kepada IRGC untuk menciptakan malapetaka di Suriah, Yaman, Irak, Lebanon, dan Palestina.

Trump menarik AS dari JCPOA pada tahun 2017 dan menerapkan kebijakan ‘tekanan maksimum’ yang secara luas dianggap telah menempatkan Teheran dalam posisi defensif, baik secara strategis maupun finansial.

Menteri Luar Negeri AS pilihan Biden, Anthony Blinken, mengatakan pada sidang konfirmasinya di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat minggu ini bahwa pemerintahan baru memiliki "tanggung jawab mendesak" untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir.

Dia menambahkan bahwa kesepakatan baru dapat mengatasi "aktivitas destabilisasi" Iran di kawasan itu serta misilnya.

Seperti yang ditulis Nadim Shehadi, rekan pengamat Chatham House di London, baru-baru ini, "Iran memiliki strategi perang terus-menerus yang jelas melawan AS dan, melalui proxy IRGC-nya, negara yang runtuh, membangun lembaga alternatif dan mendapatkan kendali."
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Bangladesh Relokasi Lagi Ribuan Pengungsi Rohingya Ke Pulau Terpencil
Dunia

Bangladesh Relokasi Lagi Rib..

04 Maret 2021 08:11
Pengadilan Kriminal Internasional Luncurkan Penyelidikan Kejahatan Di Wilayah Palestina
Dunia

Pengadilan Kriminal Internas..

04 Maret 2021 08:07
Pelaku Gunakan Pisau Di Swedia, Tiga Orang Kritis
Dunia

Pelaku Gunakan Pisau Di Swed..

04 Maret 2021 07:55
Myanmar: Kepala UE Kecam Pelanggaran HAM Oleh Militer
Dunia

Myanmar: Kepala UE Kecam Pel..

04 Maret 2021 07:42
Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan, Turki Dan Bosnia Herzegovina Teken Perjanjian Keuangan Militer
Dunia

Tingkatkan Kerja Sama Pertah..

04 Maret 2021 07:09
PBB: 38 Orang Tewas Dalam Hari Paling Berdarah Di Myanmar
Dunia

PBB: 38 Orang Tewas Dalam Ha..

04 Maret 2021 06:59
Blinken: China Adalah Ujian Terbesar, AS Siap Menghadapi Kapan Saja
Dunia

Blinken: China Adalah Ujian ..

04 Maret 2021 06:25
Korban Covid Muslim Dikuburkan Di Pulau Terpencil, Sri Lanka Menuai Protes
Dunia

Korban Covid Muslim Dikuburk..

04 Maret 2021 06:11