WSJ: Trump Sempat Desak Departemen Kehakiman Agar Mahkamah Agung Batalkan Kemenangan Biden

Sebuah laporan yang diterbitkan Wall Street Journal (WSJ) pada Sabtu (23/1) memicu babak baru kemarahan Partai Demokrat terhadap Trump.

Laporan itu menyebut Trump sempat mempertimbangkan untuk mengganti penjabat jaksa agung dengan orang yang mendukung klaimnya atas kecurangan pemilu. Trump juga mendorong Departemen Kehakiman untuk mendesak Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Presiden Joe Biden.

Mengutip sejumlah sumber, WSJ mengatakan, pada pekan-pekan terakhirnya, Trump telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mencegah kemenangan Biden, meski akhirnya semua itu gagal.

Seorang pejabat senior menyebut Trump ingin memecat Plt. Jaksa Agung Jeffrey Rosen karena menolak untuk mengajukan kasus kecurangan pemilu.

Selain Rosen, mantan Jaksa Agung William Barr dan mantan Plt Jaksa Agung Jeffrey Wall juga menolak untuk melakukan hal yang sama karena tidak memiliki dasar yang jelas.

Penasihat Gedung Putih saat itu, Pat Cipollone dan wakilnya, Patrick Philbin juga menentang gagasan Trump. Trump disebut ingin mengganti posisi Jaksa Agung dengan seorang pengacara dari luar.

Menurut seorang sumber, Trump ingin mengganti Rosen dengan Jeffrey Clark yang telah menyatakan akan membantu Trump untuk memperjuangkan klaim kecurangan pemilu.

Reuters melaporkan, Departemen Kehakiman belum memberikan komentar terkait laporan tersebut.

Kabar mengenai penggulingan Rosen sebenarnya sudah muncul beberapa waktu lalu oleh New York Times.

Menanggapi kabar tersebut, Partai Demokrat dilaporkan geram dengan Trump.

Ketua Komite Kehakiman, Senator Richard Durbin mengatakan akan menyelidiki upaya Trump untuk menggunakan Departemen Kehakiman dalam rangka memenuhi kepentingannya.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer juga meminta inspektur jenderal Departemen Kehakiman Michael E. Horowitz untuk menyelidiki laporan tersebut.

Di sisi lain, Trump sendiri akan menghadapi sidang pemakzulan di Senat pada 8 Februari. Itu adalah upaya pemakzulan Trump kedua kalinya dan yang pertama untuk presiden yang sudah keluar dari masa jabatannya.