Sembilan Legislator Demokrat Jadi Jaksa Persidangan Pemakzulan Trump Di Senat

Departemen Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengirim dakwaan pemakzulan tersebut kepada Senat pada Senin (25/1). Sidang diperkirakan akan dimulai pada 9 Februari.

Sembilan anggota DPR dari Partai Demokrat akan menjadi jaksa dalam persiangan atau juga dikenal sebagai "manajer pemakzulan".

Ketua DPR Nancy Pelosi memilih sembilan orang tersebut berdasarkan keahlian mereka, termasuk dalam hal kriminal, pertahanan, konstitusi, hingga legislasi.

Di antara mereka terdapat Stacey Plaskett dan Joe Neguse perwakilan kulit hitam, Joaquin Castro perwakilan Latin, Ted Lieau perwakilan Asia, dan David Cicilline perwakilan LGBT dan Yahudi. Mereka akan dipimpin oleh Jamie Raskin.

Sementara 100 Senator akan menjadi juri dan anggota terlama di Senat, Patrick Leahy dari Demokrat disebut akan memimpin persidangan.

Berdasarkan Konstitusi, pemimpin sidang dilakukan oleh Ketua Hakim AS jika yang dimakzulan adalah presiden, dan seorang Senator jika yang dimakzulan bukan presiden.

Trump sendiri menjadi orang pertama yang dimakzulkan menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Ia juga pertama yang dimakzulkan sebanyak dua kali.

Pada sidang pemakzulan pertamanya, Ketua Mahkamah Agung John Roberts memimpin sidang. Ketika itu Senat yang dikuasai oleh Partai Republik dapat membebaskan Trump dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi Kongres terkait desakan kepada Ukraina untuk menyelidiki Presiden Joe Biden dan putranya.

Meskipun memimpin, Leahy dilaporkan masih bisa memberikan suara. Hal tersebut dipertanyakan oleh Senator Republik, John Cornyn yang menyebut, bagaimana Leahy dapat memimpin seperti hakim tetapi juga memiliki suara seperti juri.

Saat ini, komposisi Senat adalah 50:50, dengan Demokrat memegang mayoritas karena Wakil Presiden Kamala Harris.

Untuk meloloskan pemakzulan Trump, Demokrat membutuhkan 17 suara Partai Republik di Senat. Pada pemungutan suara 13 Januari di DPR, 10 anggota Republik bergabung dengan Demokrat untuk pemakzulan Trump.

Jika Trump berhasil dimakzulkan, maka ia tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden.

Sejumlah anggota parlemen Republik sendiri keberatan dengan pemakzulan tersebut, beberapa berpendapat bahwa akan menjadi pelanggaran Konstitusi untuk mengadakan persidangan sekarang karena Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Tetapi Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, menolak argumen itu.

"Teori bahwa Senat tidak dapat mengadili mantan pejabat akan sama dengan kartu bebas keluar dari penjara bagi presiden mana pun," kata Schumer pada Senin (25/1).

Dakwaan pemakzulan yang diajukan terhadap Trump akan berfokus pada pidatonya kepada para pendukungnya di dekat Gedung Putih, tidak lama sebelum massa menyerbu Capitol, menganggu pengesahan kemenanganan Biden dan menewaskan lima orang.

Selama pidatonya, Trump mengulangi klaim terkait kecurangan pemilu. Ia mendesak agar pendukungnya berkumpul di Capitol untuk menghentikan pencurian, menunjukkan kekuatan, berjuang lebih keras, dan menggunakan aturan berbeda.

Dengan pidatonya, Trump dianggap menjadi dalang dari kerusuhan. Bahkan hasil survei yang dilakukan oleh Reuters/Ipsos menunjukkan, 51 persen orang Amerika setuju jika Trump harus dihukum.