Anwar Ibrahim Dorong Judicial Review Soal Saran PM Malaysia Untuk Tangguhkan Parlemen

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengajukan judicial review menantang saran PM Malaysia untuk menangguhkan parelemen selama keadaan darurat negara/Net

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengajukan gugatan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan pemerintah federal, dengan memulai judicial review yang menantang saran Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin kepada Raja Malaysia untuk menangguhkan parelemen selama keadaan darurat negara.

Pengajuan gugatan tersebut diumumkan oleh pengacara Anwar, Ramkarpal Singh dalam sebuah pernyataan pada Selasa (26/1) di Kuala Lumpur.

"Di antara bantuan yang diminta dalam aplikasi itu adalah pernyataan dari pengadilan bahwa nasihat Perdana Menteri kepada Raja untuk menangguhkan Parlemen selama periode darurat yang diumumkan baru-baru ini bertentangan dengan hukum dan Konstitusi federal," ujar Singh.

Singh, yang juga merupakan anggota parlemen oposisi untuk konstituensi Bukit Gelugor, menekankan bahwa yang ditantang bukanlah deklarasi darurat, tetapi keputusan PM Muhyiddin, melalui Kabinet, untuk menasihati raja agar menyetujui apa yang disebut dengan "Rule 14 of the Emergency (Essential Powers) Ordinance 2021" yang di dalamnya juga menangguhkan parlemen selama periode darurat.

"Saran Perdana Menteri (untuk menagguhkan parlemen) dikatakan melanggar hukum," kata Singh, seperti dikabarkan Channel News Asia.

Untuk diketahui, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri pada 12 Januari lalu untuk mengekang penyebaran Covid-19.

Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus mendatang atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus corona.

Muhyiddin kemudian mengindikasikan bahwa tidak akan ada kursi parlemen atau pemilihan selama masa keadaan darurat nasional tersebut. Langkah itu memicu kecaman dari berbagai politisi baik di pemerintahan maupun oposisi, termasuk Anwar.

Sebelum mengajukan judicial review, pada 14 Januari lalu, Anwar meminta Anggota Parlemen untuk menulis surat kepada raja dan memohon agar deklarasi keadaan darurat ditarik dan parlemen bisa bersidang sesegera mungkin.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Setelah Nicolas Sarkozy, Pengadilan Prancis Akan Vonis Mantan PM Atas Skandal Korupsi
Dunia

Setelah Nicolas Sarkozy, Pen..

04 Maret 2021 17:12
Enggan Patuhi Junta Militer, Tiga Polisi Myanmar Kabur Ke India
Dunia

Enggan Patuhi Junta Militer,..

04 Maret 2021 16:22
Ketika Barat Sibuk 'Timbun' Vaksin, Afrika Tak Punya Pilihan Selain Kepada China Dan Rusia
Dunia

Ketika Barat Sibuk 'Timbun' ..

04 Maret 2021 16:05
San Paulo Berlakukan 'Kode Merah' Saat Angka Kasus Covid-19 Melonjak
Dunia

San Paulo Berlakukan 'Kode M..

04 Maret 2021 15:58
Kerusakan Bangunan Azerbaijan Di Nagorno-Karabakh Oleh Armenia Mencapai Rp 713 Triliun
Dunia

Kerusakan Bangunan Azerbaija..

04 Maret 2021 15:28
Aktivis Myanmar: Kami Melawan Dengan Cara Apa pun, Tidak Ada Artinya Tetap Hidup Di Bawah Junta
Dunia

Aktivis Myanmar: Kami Melawa..

04 Maret 2021 14:59
Singapura Tak Akan Keluarkan Izin Mobil Diesel Baru Mulai 2025
Dunia

Singapura Tak Akan Keluarkan..

04 Maret 2021 14:42
Teror Bom Misterius Gegerkan Pengunjung Taj Mahal, Aparat Langsung Lakukan Penggeledahan
Dunia

Teror Bom Misterius Gegerkan..

04 Maret 2021 14:23