Puluhan perintah eksekutif dan dekrit telah ditandatangani Biden hanya enam hari setelah dilantik pada 20 Januari.
Setidaknya,
New York Post melaporkan, ada 37 perintah eksekutif yang dikeluarkan hingga Selasa (26/1), memecahkan rekor para pendahulunya.
Meski begitu, jumlah pasti perintah eksekutif yang sudah ditandatangani Biden belum diketahui karena Federal Register belum diperbarui sejak 21 Januari.
Pada Selasa saja, Biden sudah meneken empat perintah eksekutif yang semuanya berfokus pada kesetaraan rasial.
Perintah eksekutif pertama menginstruksikan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan untuk menangani masalah diskriminasi perumahan.
Dokumen kedua mengarahkan Departemen Kehakiman untuk tidak memperbarui kontrak federal dengan penjara yang dikelola secara pribadi.
Sementara perintah eksekutif ketiga menyerukan pemerintah federal untuk terlibat dengan pemerintah suku, dan keempat berisi kecaman bias anti-Asia yang terlihat selama lonjakan pandemi Covid-19.
Biden juga diketahui sudah menandatangani 10 perintah eksekutif terkait penerapan UU Produksi Pertahanan dan meluncurkan tanggapan mengenai pandemi Covid-19.
Sedangkan 15 perintah eksekutif digunakan untuk mematahkan kebijakan pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump. Beberapa di antaranya adalah menghentikan pembangunan tembok Meksiko, mengembalikan AS ke Perjanjian Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Terkait strategi penanganan pandemi Covid-19, Biden juga sudah mengeluarkan perintah eksekutif untuk meningkatkan tes massal hingga panduan membuka kembali sekolah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: