Dalam sebuah pernyataan atas namanya yang dirilis oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin (1/2), Aung San Suu Kyi menyebut jika masyarakat menerima kudeta, maka Myanmar akan kembali berada di bawah kediktatoran.
"Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," ujarnya dalam pernyataan yang diunggah di halaman Facebook Aung San Suu Kyi itu.
"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer," lanjutnya, seperti dikutip
Reuters.
Peraih Nobel Perdamaian itu mengatakan tindakan yang dilakukan oleh militer saat ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan konstitusi serta keinginan para pemilih.
Reuters menyebut belum bisa mengonfirmasi siapa yang mengunggah pernyataan tersebut karena panggilan telepon tidak dijawab.
Situasi mencekam saat ini tengah dialami oleh Myanmar. Pada Senin dini hari, militer menangkap dan menahan Aung San Suu Kyi beserta para pejabat NLD dalam sebuah penggerebekan.
Kemudian militer mengumumkan mengambil alih kekuasaan dan menyatakan Panglima Militer Min Aung Hlaing. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Insiden tersebut terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer terkait pemilu pada November lalu. Militer menuding pemilu yang dimenangkan oleh NLD penuh dengan kecurangan. Mereka juga mengkritik pemerintah yang menunda pemilu karena pandemi Covid-19.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi menyerukan agar publik tidak menerima kudeta yang dilakukan oleh militer dan mendesak masyarakat untuk melakukan protes. 
BERITA TERKAIT: