Situasi Terkini Myanmar, Joe Biden Dapat Pengarahan Resmi Dari Penasihat Keamanan Nasional AS

Hal tersebut disampaikan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan resmi, merespon penangkapan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pejabat tinggi negara tersebut, Senin (1/2).

"Amerika Serikat khawatir dengan laporan bahwa militer Burma telah mengambil langkah-langkah untuk merusak transisi demokrasi negara itu, termasuk penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Burma," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lama Myanmar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (1/2).

Selain itu AS juga terus memberikan dukungan untuk seluruh lembaga demokrasi di negara yang memiliki populasi kurang lebih 54 juta jiwa itu. AS juga mendesak pihak militer agar menghormati hukum dan segera membebaskan mereka yang saat ini ditahan.

“Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," lanjut pernyataan tersebut.

Psaki menambahkan bahwa mereka sedang memantau situasi dengan cermat dan mendukung rakyat Myanmar.

Sementara, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengungkapkan "keprihatinan yang besar" atas situasi tersebut dan meminta para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil.

Sebelumnya, militer mengumumkan keadaan jam darurat setelah menahan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan anggota senior lainnya dari partai penguasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Mereka mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan karena 'kecurangan pemilu' dalam pemilihan 8 November, yang mengakibatkan dominasi NLD di parlemen.

Militer juga mengumumkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing telah dilantik sebagai presiden negara.