Pengamat: Kudeta Militer Myanmar Akhir Karier Politik Aung San Suu Kyi

Pendukung partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memegang poster dengan gambar Aung San Suu Kyi di depan markas besar partai di Yangon, 9 November 2020/Net

Seorang ahli dokumentasi genosida, pengamat, sekaligus aktivis hak asasi manusia, Maung Zarni, mengatakan bahwa kudeta militer yang terjadi pada Senin (1/2) sebagai tanda berakhirnya karier politik Aung San Suu Kyi.

"Saya pikir ini mungkin akhir dari karir politik Aung San Suu Kyi," kata Zarni, yang saat ini berbasis di London, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (2/2).

Menurutnya, sejak militer menyadari bahwa selama Suu Kyi memimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mereka tidak dapat mengharapkan publik Burma untuk memilih wakil militer.

Militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw akhirnya mengambil alih kekuasaan, dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun. Mereka juga telah menahan Presiden Myanmar Win Myint, Suu Kyi, dan anggota lain dari partai yang berkuasa.

Suu Kyi menjabat sebagai pemimpin de facto Myanmar dari 2016 hingga 2021, setelah perjuangan panjang untuk demokrasi di negara Asia Selatan yang membuatnya mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian 1991. Namun, dia sendiri tetap diam atas pembantaian Rohingya. Pembelaannya terhadap genosida militer di pengadilan internasional menuai kritik keras di seluruh dunia.

Dalam dua pemilu terakhir - pada 2015 dan 2020 - militer menyadari bahwa mereka tidak dapat memainkan permainan pemilu ini dengan Suu Kyi, yang menikmati dukungan politik luar biasa dari publik.

Zarni, yang selama ini dikenal menentang kekerasan di Negara Bagian Rakhine dan krisis pengungsi Rohingya, menyebut perebutan kekuasaan militer sebagai 'kudeta buku Orwellian'. Orwellian adalah suatu kondisi di mana kebebasan berpikir hilang atau rusak.

Suatu masyarakat dapat dikatakan 'Orwellian' jika pada masyarakat itu terdapat sikap dan pengontrolan pemikiran secara draconian atau masif melalui propaganda, pengawasan, misinformasi, doublethink, doublespeak, serta manipulasi sejarah.

“Karena para pembuat kudeta, para jenderal Burma membingkai kudeta sebagai tindakan untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan proses demokrasi,” jelasnya.

Konsekuensi langsung dari kudeta tersebut dapat berupa pembubaran partai NLD yang berkuasa dan penghancuran posisi dewan negara Suu Kyi, terang Zarni.

Dia berargumen bahwa militer menjadikan kudeta ini sebagai kudeta konstitusional dalam mempertahankan transisi demokrasi.

“Konstitusi adalah angsa emas mereka. Itu memberi mereka telur setiap hari dalam kehidupan politik mereka," kata Zarni.

Militer tidak akan menghapus Konstitusi. Mereka akan menggunakan Konstitusi untuk menghapus apa pun yang mereka anggap sebagai penghalang bagi kontrol total mereka atas politik dan ekonomi," ujarnya.

Dia juga mengatakan militer mungkin akan menghapus parlemen. Tidak ada harapan akan adanya reaksi publik atau perlawanan di dalam militer terhadap kudeta ini.

"Saya tidak percaya bahwa orang Burma akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk disiplin militer yang mengembangkan demokrasi," ungkap Zarni seraya menambahkan keraguannya tentang apa yang disebut proses demokrasi di Myanmar.  

"Bagaimana bisa disebut reformasi demokrasi, ketika mereka melakukan genosida penuh terhadap minoritas Rohingya?" tanyanya.

Dalam kasus tindakan tidak demokratis di Myanmar, Zarni menggarisbawahi bahwa tidak ada aktor regional yang akan memainkan peran penting dalam membangun demokrasi di sana.

"Karena mayoritas pemerintah di Asia Tenggara, 8 dari 10, kecuali Indonesia atau Malaysia, adalah 'rezim otoriter',” lanjutnya. "Lalu mengapa mereka peduli dengan rezim otoriter lain di sebelah."

Zarni menyoroti bagaimana komunitas internasional gagal mengambil tindakan untuk mengakhiri genosida terhadap Rohingya di Burma.

Genosida terhadap Rohingya telah menjadi strategi militer sejak akhir 1970-an, menurut Zarni.

“Militer telah mencapai tujuan genosidalnya. Dua atau tiga juta Rohingya tersebar di seluruh dunia."
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksinasi Covid-19 Untuk Masyarakat Umum Taiwan Dimulai Juli 2021
Dunia

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksi..

12 Juni 2021 16:47
Tidak Masalah Disebut Pembunuh, Vladimir Putin: Joe Biden Lebih Mudah Diprediksi Dibanding Donald Trump Yang Penuh Warna
Dunia

Tidak Masalah Disebut Pembun..

12 Juni 2021 16:24
Wabah Baru Covid-19 Guangdong China Kebanyakan Menyerang Lansia Dan Anak, 80 Persen Alami Demam
Dunia

Wabah Baru Covid-19 Guangdon..

12 Juni 2021 15:36
Mali Umumkan Pemerintahan Baru, Peran Kunci Masih Dipegang Tokoh Militer
Dunia

Mali Umumkan Pemerintahan Ba..

12 Juni 2021 15:22
China Dan Langkahnya Yang Salah Di Eropa Tengah Dan Timur
Dunia

China Dan Langkahnya Yang Sa..

12 Juni 2021 15:09
Untuk Yang Ketiga Kali Keluarga Pilot Rusia Mengirimkan Surat Permohonan Ampunan Kepada Gedung Putih
Dunia

Untuk Yang Ketiga Kali Kelua..

12 Juni 2021 13:39
Diprotes China Karena Sebut Taiwan Sebagai Negara, Tokyo Pastikan Hubungan Jepang-Taiwan Bersifat Tidak Resmi
Dunia

Diprotes China Karena Sebut ..

12 Juni 2021 12:55
Mantan Pendeta Katolik AS Richard Daschbach Diadili Di Timor Leste, Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
Dunia

Mantan Pendeta Katolik AS Ri..

12 Juni 2021 12:14