Pengadilan luar angkasa akan berbasis di Pengadilan Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC) yang memiliki yuridiksi untuk mengatur sengketa perdata dan komersial.
Pengadilan DIFC pertama kali didirikan pada tahun 2004 dan telah membantu menyelesaikan sengketa komersial di antara negara-negara asing. Namun, pengadilan tidak mengkhususkan diri dalam menyelesaikan sengketa komersial terkait aktivitas luar angkasa perusahaan swasta.
"Industri luar angkasa terintegrasi, didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan penelitian ilmiah, sedang berlangsung," ujar ketua hakim di DIFC, Zaki Azmi pada Senin (1/2), seperti dikutip
AFP.
Azmi mencatat munculnya pengadilan luar angkasa karena perdagangan luar angkasa semakin mengglobal.
"Pengadilan Luar Angkasa adalah inisiatif global yang akan beroperasi secara paralel, membantu membangun jaringan dukungan peradilan baru untuk melayani tuntutan komersial yang ketat dari eksplorasi ruang angkasa internasional di abad ke-21," jelas Azmi.
Dalam sebuah penyataan, Kepala Panitera di DIFC, Amna Al-Owais menekankan pentingnya memiliki infrastruktur yang tepat menyelesaikan perselisihan.
"Bagi kami, itu adalah pembuka mata bahwa kami perlu menyediakan infrastruktur yang tepat untuk UEA. Kami ingin mengatur adegan dalam hal apa yang bisa dilakukan pengadilan. Kami yakin akan ada keinginan besar untuk itu," ucap Al-Owais.
Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Emirat Arab (UEA) gencar membangun sektor luar angkasa. Pada 2019, UEA mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa. Kemudian tahun lalu meluncurkan misi "Hope" ke Mars.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.