Beberapa Jam Setelah Kudeta, Militer Myanmar Umumkan Kabinet Baru

Jenderal Min Aung Hlaing, 'Komandan' telah mengambil alih kekuasaan, mengeluarkan pernyataannya, bahwa posisi yang tidak berubah atau tidak mengalami pergantian adalah, Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Agung Serikat, Hakim Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah/Negara, Anggota Komisi Anti Korupsi, ketua dan wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Myanmar.

Kantor Presiden mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun pada Senin (1/2). Dengan itu, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, diserahkan kepada Panglima Tertinggi Badan Pertahanan sejak saat itu.

Wakil Menteri Kantor Penasihat Negara, Kantor Pemerintah Persatuan, Kementerian Perencanaan Investasi & Keuangan, Kementerian Investasi & Hubungan Luar Negeri, Komisi Investasi Myanmar, Kementerian Informasi, Kementerian Sumber Daya dan Lingkungan Nasional, Kementerian Pertanian, Peternakan & Irigasi, Kementerian Energi & Listrik, Kementerian Transportasi & Komunikasi, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Konstruksi telah dibebastugaskan.

Dengan adanya posisi ini, Kudeta Militer telah efektif. Pihak Militer mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan memegang kekuasaan selama dua belas bulan dan kemudian mengadakan pemilihan baru.

Komisi Pemilihan Umum akan direformasi jelang pemilihan ulang. Sementara pemilihan parlemen yang berlangsung pada November 2020 lalu dianggap batal dan akan ditinjau lebih lanjut, seperti laporan Xinhua, Selasa (2/2).