Perekonomian negara yang sudah terpukul oleh pandemi Covid-19, diperkirakan akan melambat dengan adanya potensi sanksi dari AS setelah Presiden Joe Biden kemarin mengeluarkan pernyataannya.
Dewan sejauh ini mengatakan tidak dapat menjelaskan secara tepat apa efek kudeta tersebut terhadap bisnis Thailand di Myanmar, karena pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang investasi dan bisnis asing, seperti dikutip dari
Bangkok Post, Selasa (2/2).
Ahli perdagangan internasional mengatakan Thailand kemungkinan akan mengalami kerugian besar dalam perdagangan karena perubahan dalam pengangkutan barang dan pos pemeriksaan militer yang ketat.
Jika inspeksi keamanan ketat militer Myanmar berlanjut dalam jangka panjang, Thailand bisa kehilangan lebih dari 1,5 miliar baht hingga 2 miliar baht per bulan, menurut direktur Pusat Studi Perdagangan Internasional di Universitas Kamar Dagang Thailand, Aat Pisanwanich.
"Kami memperkirakan krisis politik Myanmar akan kembali normal pada bulan kedua," kata Aat. "Namun, kami perlu menindaklanjuti sikap politik Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan negara-negara sekutu serta tindakan atau sanksi ekonomi mereka setelah kudeta Myanmar."
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: