Pengamat: Itu Bukan Kudeta Militer, Melainkan Kudeta Min Aung Hlaing

“Ini adalah kudeta Min Aung Hlaing, bukan hanya kudeta militer,” kata Mark Farmaner, direktur Burma Campaign. "Ini tentang posisi dan kekayaan Min Aung Hlaing!"

Direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth mengatakan bahwa kunci kudeta Myanmar ada pada pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing. Menurutnya, Min Aung Hlaing yang hampir pensiun tidak ingin kehilangan kekuasaannya dan dia tidak menemukan cara untuk mempertahankannya kecuali lewat kudeta.

"Dia juga adalah salah satu orang yang paling dicari di planet ini karena kekejaman terhadap Rohingya," ujar Roth dalam cuitannya, seperti dikutip dari Aljazeerah, Rabu (3/2).

Jenderal Min Aung Hlaing, 64, telah memprakarsai kudeta yang terjadi pada Senin (1/2). Pasca kudeta, kekuasaan Myanmar ada di bawah kendalinya. Dia telah menyatakan diri sebagai pemimpin Myanmar untuk tahun depan.

Min Aung Hlaingtelah menjadi tokoh penting di angkatan bersenjata selama hampir satu dekade.

Pada Juli 2020, Inggris menjatuhkan sanksi pada Min Aung Hlaing, menuduhnya dan wakil komandan militernya, Soe Win, mengatur kekerasan sistematis terhadap orang-orang Rohingya.

Kudeta Myanmar juga bukan semata karena kekuasaan. Justice for Myanmar, sebuah kelompok pegiat, mengatakan bahwa kudeta hari Senin bukan hanya tentang menjaga pengaruh politik Min Aung Hlaing, tetapi juga kekayaannya.

"Jenderal telah mengeksploitasi posisinya sebagai panglima tertinggi untuk keuntungan pribadinya, dan kudeta Senin memperluas kekuasaan dan hak istimewa itu," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan/

Para pegiat dalam kelompok itu mengatakan bisnis yang dimiliki oleh anak-anak Min Aung Hlaing telah mendapat keuntungan dari akses mereka ke sumber daya negara selama masa jabatannya dan mencatat bahwa sebagai panglima tertinggi, Ming Aung Hlaing memiliki otoritas tertinggi atas dua konglomerat utama militer, yaitu Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), yang memiliki investasi di berbagai sektor, termasuk permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

"Jika demokratisasi berkembang dan ada pertanggungjawaban atas tindakan kriminalnya, dia dan keluarganya akan kehilangan aliran pendapatan mereka," kata Justice for Myanma.

Kelompok itu menyerukan untuk segera menerapkan sanksi terhadap militer myanmar para pemimpinya dan para mitra bisnis mereka.