Pada Jumat (12/2) pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk puluhan ribu pencari suaka, yang telah begitu lama menunggu di Meksiko, untuk sidang pengadilan imigrasi. Namun, pejabat administrasi menolak menyebutkan daftar nama karena kekhawatiran serbuan orang-orang ke lokasi tersebut.
Biden dengan cepat menepati janji kampanye untuk mengakhiri kebijakan, yang menurut pemerintahan Trump sangat penting untuk membalikkan lonjakan pencari suaka yang mencapai puncaknya pada 2019.
Pada hari pertama Biden menjabat, Departemen Keamanan Dalam Negeri menangguhkan kebijakan untuk pendatang baru. Sejak itu, beberapa pencari suaka yang dijemput di perbatasan telah dibebaskan di AS dengan pemberitahuan untuk dimunculkan di pengadilan.
Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan bahwa kebijakan terbaru ini merupakan langkah lain dalam komitmen AS untuk mereformasi kebijakan imigrasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa.
Namun, langkah itu tidak boleh ditafsirkan sebagai pembukaan bagi orang untuk bermigrasi secara tidak teratur ke Amerika Serikat. Terutama di saat pandemi.
Pejabat administrasi telah berulang kali mengatakan bahwa sebagian besar orang yang melintasi perbatasan secara ilegal dengan cepat diusir di bawah perintah kesehatan masyarakat.
Sidang pengadilan untuk orang-orang yang terdaftar pada program 'Remain in Mexico' telah ditangguhkan sejak Juni karena pandemi. Pengumuman itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa orang-orang akan menyerbu perbatasan untuk pembebasan mereka di AS.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: