Netanyahu Desak Undang-Undang Ungkap Data Penduduk Yang Tidak Mau Divaksinasi Kepada Pihak Berwenang

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada pertemuan kabinet penanganan virus corona, Minggu (14/2) tengah mencanangkan adanya undang-undang ad hoc yang memungkinkan pemerintah daerah mencatat nama-nama penduduk yang belum divaksinasi. Dilaporkan oleh Time of Israel, Minggu (14/2), Hal ini juga terkait erat dengan data pemilihan yang akan berlangsung sebentar lagi.

Kabinet penanganan virus corona menyetujui untuk melanjutkan proposal tersebut yang juga didukung oleh Dewan Keamanan Nasional. Namun demikian, mereka menegaskan bahwa proposal tersebut juga harus membahas perlindungan data nama-nama yang belum divaksinasi dari akses oleh orang yang tidak berwenang.

Dorongan vaksinasi adalah hal yang benar untuk dilakukan tidak hanya untuk melindungi kehidupan dan kesehatan orang yang divaksinasi itu sendiri, tetapi juga karena tanggung jawab dan kepedulian bersama terhadap orang lain.

Namun begitu, meskipun ada dorongan untuk vaksinasi kepada masyarakat, jangan sampai ada indikasi pemaksaan yang kelak akan terkait dengan ancaman kebebasan.  

Ini juga yang kemudian menimbulkan adu argumen selama berlangsungnya pertemuan.

Menteri Pariwisata Orit Farkash-Hacohen menyebut apa yang akan dicanangkan Netanyahu perlu dipikirkan masak-masak.

"Jika undang-undang semacam itu disahkan, undang-undang itu harus berfokus pada penduduk berusia 50 tahun ke atas," katanya. "Sementara itu, berhati-hatilah dalam mencederai hak privasi mereka yang lebih muda."

Lain halnya dengan Kementerian Kesehatan yang mengusulkan sejumlah langkah untuk menaikkan tingkat vaksinasi, termasuk undang-undang yang memungkinkan tempat kerja di mana paparan tinggi, seperti sekolah dan rumah sakit, mengharuskan karyawan divaksinasi atau sering menjalani tes virus corona.

Kementerian juga menyarankan penandatanganan perjanjian pariwisata dengan berbagai negara yang memungkinkan mereka yang telah divaksinasi untuk pergi ke luar negeri.

Juga disarankan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah berdasarkan tingkat vaksinasi mereka, serta insentif kepada dokter dan perawat yang membawa orang berusia 50 ke atas untuk diinokulasi.