Inggris-China Saling Balas Cabut Siaran Tivi, Jerman Pun Ikut-ikutan Larang Siaran CGTN

Keputusan tersebut dikonfirmasi otoritas media pemerintah Jerman kepada media lokal Deutsche Welle, di Rhine-Westphalia Utara pada Jumat (12/2).

Pencabutan itu terjadi hanya beberapa hari setelah lisensi penyiaran saluran negara China itu dicabut di Inggris.

"Kami saat ini memberi tahu penyedia kabel bahwa Ofcom telah mencabut izin Inggris atas saluran ini dan karena itu program tersebut tidak dapat disiarkan di Jerman lagi," kata otoritas media Rhine-Westphalia Utara, seperti dikutip dari SCMP, Minggu (14/2).

Vodafone Germany,  sebuah perusahaan yang menyediakan TV kabel dan jaringan internet, mengatakan bahwa mereka juga telah berhenti mendistribusikan CGTN karena tidak memiliki lisensi yang valid dan sedang mencoba mengklarifikasi status hukum media China itu dengan perwakilan saluran dan regulator, menurut laporan Reuters.

Penyiaran televisi di Eropa diatur oleh konvensi televisi lintas batas sejak 1989 di bawah Dewan Eropa. Inggris masih termasuk bagian dewan tersebut di antara 47 anggota lainnya. Konvensi tersebut mengizinkan jaringan dengan lisensi distribusi dari satu negara anggota untuk disiarkan ke seluruh wilayah.

Tanpa izin edar dari anggota dewan lain, CGTN tidak dapat mengudara di wilayah tersebut.

Regulator media Inggris mencabut izin penyiaran CGTN setelah penyelidikan menemukan saluran milik negara itu dipegang secara tidak sah oleh perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Ia menolak aplikasi jaringan untuk mentransfer lisensi ke entitas lain yang pada akhirnya akan dikendalikan oleh Partai Komunis China.

Satu minggu setelah keputusan Ofcom, dalam sebuah tindakan yang secara luas dianggap sebagai pembalasan, Administrasi Radio dan Televisi Nasional China juga  mengumumkan menarik siaran BBC World News dari China, karena dianggap gagal memenuhi persyaratan ketidakberpihakan dan kejujuran, serta merusak kepentingan nasional.

Keputusan China datang setelah BBC merilis serangkaian laporan yang menuduh kebijakan Beijing atas Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Termasuk tudingan penahanan, indoktrinasi dan kerja paksa. Satu laporan awal bulan ini bahkan menuduh bahwa tahanan wanita di Xinjiang menjadi sasaran pelecehan seksual dan penyiksaan.