Bersama Ketua ASEAN, Retno Marsudi Bahas Pentingnya Prinsip Penanganan Situasi Di Myanmar

Brunei Darussalam merupakan pemegang keketuaan ASEAN untuk saat ini.

Retno sendiri melakukan pertemuan dengan Menlu Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Sultan Hassanal Bolkiah pada Rabu (17/2).

Retno mengatakan, sejak hari pertama militer Myanmar mengambil alih kekuasaan, ia melakukan komunikasi dengan para menlu ASEAN dan menlu banyak negara lainnya.

Menurut Retno, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami untuk membahas peran ASEAN dalam membantu menangani situasi di Myanmar.

Beberapa prinsip tersebut adalah tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engangement, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders.

"Sebagai satu keluarga, keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam ASEAN Charter," ujar Retno dalam konferensi pers virtual pada hari yang sama.

Terkait situasi di Myanmar, Retno menggarisbawahi pentingnya Artikel 1 Ayat 7 dari Piagam ASEAN untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan dan peraturan yang baik, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

"Indonesia yakin bahwa mekanise ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar, sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delicate ini," lanjut Retno.

Selain itu, Retno juga menyoroti besarnya dukungan internasional terhadap ASEAN untuk mengatasi situasi di Myanmar. Salah satunya dapat dillihat dari pernyataan pers Dewan Keamanan PBB pada 4 Februari 2021 dan Resolusi sesi khusus ke-29 Dewan HAM PBB mengenai "human rights implications on the crisis in Myanmar" pada 12 Februari 2021.

Dukungan untuk ASEAN, tambah Retno, juga mengalir dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Jepang, dan banyak negara lain.

"Sudah menjadi kewajiban Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN," tegasnya.

Perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar terjadi setelah penangkapan pemimpin Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Kudeta dilakukan di tengah tuduhan militer atas kecurangan pemilu yang dimenangkan oleh NLD pada November 2020.