AS: Yang Terjadi Di Armenia Bukan Upaya Kudeta, Tetapi Militer Memang Tidak Boleh Campuri Politik

“Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan eskalasi atau kekerasan. Kami mengingatkan semua pihak tentang prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata tidak boleh ikut campur dalam politik dalam negeri,” kata Price dalam konferensi pers Jumat (26/2), seperti dikutip dari Radio of Armenia,

Amerika Serikat selama ini menjadi pendukung perkembangan proses demokrasi di Armenia. Prise menegaskan bahwa AS mendesak para pemimpinnya untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dengan tetap menghormati aturan hukum.

Konflik internal di dalam pemerintahan Armenia semakin menegang. Perdana Menteri Niko Pashinyan menghadapi desakan untuk mengundurkan diri sejak Novermber lalu. Puncaknya, angkatan bersenjata dan aparat kepolisian pada Kamis (25/2) bergabung bersama rakyat dan oposisi menyuarakan pengunduran diri perdana menteri.

Pashinyan dan para pendukungnya meyakini ini adalah perbuatan musuh yang mencoba menebarkan hasutan dan upaya kudeta militer.

Namun, Prise belum bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah upata kudeta. Ia pun sekilas membandingkan dengan apa yang terjadi di Burma (Myanmar). Militer Myanmar telah menggulingkan kepemimpinan yang sah dengan melakukan penyerbuan dan penahanan para pemimpin yang sah, sementara apa yang dilakukan militer Armenia baru sebatas desakan pengunduran diri terhadap perdana menteri.

“Departemen Luar Negeri memiliki proses untuk menentukan apakah kudeta telah terjadi. Saya rasa, saya saat itu mengatakan bahwa ada tiga kriteria yang menjadi penentu bahwa sebuah kudeta telah berlangsung. Dalam peristiwa di Armenia, belum ada hal-hal itu," kata Prise.

"Kami terus mendukung demokrasi Armenia dan kedaulatannya, dan kami akan terus memantau perkembangannya dengan cermat,” tekan Price.