Menuju Turki Yang Lebih Demokratis, Erdogan Luncurkan 11 Prinsip Utama Rencana HAM

“Ini memiliki 11 prinsip, yang pertama adalah fakta bahwa hak asasi manusia berada di bawah perlindungan hukum,” kata Erdogan, seperti dikutip dari Daily Sabah, Selasa (2/3).

Hal tersebut disampaikan Erdogan saat berbicara di Pusat Kebudayaan dan Kongres Nasional Bestepe di ibu kota Ankara. Dalam pidatonya, Erdogan menekankan bahwa rencana tersebut adalah buah dari konsultasi berbasis luas dengan publik Turki.

“Rencana aksi yang akan kami jelaskan hari ini adalah contoh dari keinginan kami untuk perubahan dan reformasi yang terus dan akan terus berlanjut,” ujarnya.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana tersebut akan diambil dengan tekad dan bahwa mereka akan berbagi program reformasi ekonomi negara minggu depan.

“Kami akan terus mendukung warga terhadap segala jenis ancaman martabat, kepercayaan, nilai, dan kehidupan masyarakat,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa rencana baru tersebut mencakup sembilan tujuan utama, 50 sasaran, dan 393 tindakan.

Presiden Turki mencantumkan prinsip-prinsip yang membentuk komitmen negara, antara lain orang menikmati hak yang tidak dapat dicabut yang diberikan sejak lahir, dan merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak ini.

Martabat manusia sebagai inti dari semua hak, berada di bawah perlindungan hukum yang efektif.

Setiap orang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi atas dasar bahasa, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, keyakinan filosofis, aliran, atau faktor serupa.

Memberikan pelayanan publik kepada semua orang secara setara, tidak memihak, dan jujur ​​merupakan ciri utama dari semua kegiatan administrasi.

Undang-undang harus menjabarkan aturan yang tegas, jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi tanpa menimbulkan keraguan, dan otoritas publik harus menerapkan aturan ini tanpa mengorbankan prinsip.

Beralih ke hak-hak non-Muslim di Turki, Erdogan berkata, “Turki sedang merevisi Undang-Undang Dasar tentang pembentukan dan pemilihan dewan direktur asosiasi komunitas non-Muslim."

Selain itu, staf dan mahasiswa sektor publik dan swasta akan diizinkan untuk mengambil cuti untuk hari raya keagamaan yang mereka amati, terlepas dari keyakinan mereka.