Junta militter yang menggulingkan pemerintahan sipil telah memecat Kyaw Moe Tun pada Sabtu (27/2), sehari setelah ia memohon agar Majelis Umum PBB membantu mengembalikan demokrasi ke Myanmar.
Setelah itu, militer menunjuk Tin Maung Naing untuk menggantikannya yang memicu dilema diplomatik di PBB.
PBB sendiri tidak mengakui pemecatan Kyaw Moe Tun karena belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait perubahan pemerintahan. Selain itu, Kyaw Moe Tun juga menegaskan bahwa ia akan tetap mewakili Myanmar.
"Karena itu saya ingin mengonfirmasi kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," tegas Kyaw Moe Tun.
Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim pemberitahuan verbale ke PBB bahwa Kyaw Moe Tun telah digantikan.
Dujarric mengatakan PBB tengah memeriksa pernyataan kontradiktif tersebut dan komite protokol akan menyelidikinya.
Keputusan pada awalnya dapat diambil pada pemilihan suara mayoritas di Majelis Umum, di mana keputusan itu juga akan berari mengakui atau tidak siapa yang memegang kekuasaan di Myanmar.
Namun jurubicara PBB, Stephane Dujarric pada Kamis (4/3) mengatakan misi Myanmar telah mengirim komunikasi yang menginformasikan bahwa Tin Maung Naing telah menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: