Keputusan oleh YouTube mengikuti pengumuman yang dilakukan patform media sosial Facebook sebelumnya, bahwa mereka telah menghapus semua halaman terkait militer Myanmar dari situsnya dan dari Instagram, yang juga dimilikinya, seperti dilaporkan
AP, Sabtu (6/3).
Banyak kasus kebrutalan yang diincar aparat keamanan di jalanan terekam dalam foto dan video yang beredar luas di media sosial. Video menunjukkan pasukan keamanan menembak orang-orang dari jarak dekat dan mengejar serta memukuli demonstran dengan kejam.
AS menyebut gambar itu mengerikan, kepala hak asasi manusia PBB bahkan mengatakan sudah waktunya untuk ‘mengakhiri cengkeraman militer atas demokrasi di Myanmar’, dan pakar independen badan dunia hak asasi manusia di negara itu, Tom Andrews, mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menonton video yang banyak beredar tersebut.
Sementara banyak pelanggaran dilakukan oleh polisi, ada kekhawatiran yang lebih besar tentang pasukan militer yang dikerahkan di kota-kota Myanmar yang terkenal selama beberapa dekade karena taktik kontra-pemberontakan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia.
Gelombang unjuk rasa menentang kekerasan yang meningkat dan unjuk rasa anti-kudeta kembali meningkat pada Jumat (5/6) waktu setempat. Sementara utusan khusus PBB untuk negara itu juga telah menyerukan tindakan Dewan Keamanan yang mendesak, dengan mengatakan sekitar 50 pengunjuk rasa damai tewas dan puluhan lainnya terluka di tindakan keras militer terburuk minggu ini.
Setidaknya 18 pengunjuk rasa ditembak dan dibunuh pada hari Minggu dan 38 pada hari Rabu, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Lebih dari 1.000 orang telah ditangkap, kata Asosiasi Bantuan independen untuk Tahanan Politik.
Tindakan oleh YouTube untuk menghapus saluran militer datang ketika platform tersebut mengatakan sedang mengawasi konten lebih lanjut yang mungkin melanggar aturannya. Platform ini sebelumnya menarik lusinan saluran sebagai bagian dari penyelidikan terhadap konten yang diupload dalam kampanye pengaruh terkoordinasi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Di tengah melonjaknya aksi protes massa dan tekanan internasional yang menentang kudeta militer Myanmar, platform berbagi videoYouTube menghapus lima saluran yang dijalankan oleh militer negara itu karena dianggap telah melanggar pedoman aplikasi besutan Google tersebut. (1).jpg)
BERITA TERKAIT: