Kementerian Luar Negeri Sri Lanka: Pelarangan Burqa Masih Dalam Bentuk Proposal

Ilustrasi/Net

Pemerintah Sri Lanka dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa seruan untuk melarang pemakaian burqa di negaranya adalah ‘hanya sebuah usulan’. Hal itu disampaikan kementerian luar negeri menyusul kecaman yang datang dari sekutu regional mereka.

Sebelumnya, akhir pekan lalu Menteri Keamanan Umum Sri Lanka, Sarath Weerasekera, mengungkapkan bahwa pihaknya ‘pasti’ akan melarang penutup wajah penuh yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim dengan alasan keamanan nasional, dan itu sedang menunggu persetujuan kabinet.

Tetapi kemudian kementerian luar negeri mengatakan pada Selasa (16/3) bahwa keputusan tersebut belum diambil, hanya sebuah proposal dan masih dalam pembahasan.

“Pemerintah akan memulai dialog yang lebih luas dengan semua pihak terkait dan waktu yang cukup akan diambil untuk konsultasi yang diperlukan dan untuk mencapai konsensus,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (16/3).

Pernyataan itu menyusul kecaman dari duta besar Pakistan untuk Sri Lanka, Saad Kattak, yang mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Senin bahwa larangan  tersebut hanya akan melukai perasaan Muslim dan Muslim Sri Lanka biasa di seluruh dunia.

“Kemungkinan pelarangan Niqab #SriLanka hanya akan melukai perasaan Muslim Sri Lanka dan Muslim biasa di seluruh dunia,” cuitnya.

Ahmed Shaheed, seorang diplomat Maladewa yang saat ini menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, mengatakan larangan itu tidak sesuai dengan hukum internasional yang melindungi keyakinan agama dan kebebasan berekspresi.

Beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Pakistan dan Bangladesh, termasuk di antara 47 negara yang akan memberikan suara pada catatan hak asasi manusia Sri Lanka pada sesi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa minggu depan.

Resolusi PBB yang disahkan terhadap Sri Lanka dapat memungkinkan penuntutan terhadap pejabat pemerintah dan militer yang terlibat dalam mengakhiri perang saudara selama puluhan tahun pada tahun 2009, dan Kolombo sensitif terhadap apa pun yang dapat memengaruhi pemungutan suara di sana, menurut seseorang yang mengetahui perkembangan tersebut.

Hampir sepertiga dari 47 negara adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam, yang tahun lalu mengkritik kebijakan Sri Lanka yang mengkremasi paksa korban virus corona di negara itu, yang melanggar tradisi penguburan Islam. Kebijakan itu dicabut bulan lalu.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

RMOL WORLD VIEW • Palestina Tidak Pernah Sendiri

Rabu, 02 Juni 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Kamis, 03 Juni 2021
Video

Tak Berizin dan Undang Ratusan Orang, Hajatan Khitan di Semarang Dibubarkan

Senin, 07 Juni 2021

Artikel Lainnya

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksinasi Covid-19 Untuk Masyarakat Umum Taiwan Dimulai Juli 2021
Dunia

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksi..

12 Juni 2021 16:47
Tidak Masalah Disebut Pembunuh, Vladimir Putin: Joe Biden Lebih Mudah Diprediksi Dibanding Donald Trump Yang Penuh Warna
Dunia

Tidak Masalah Disebut Pembun..

12 Juni 2021 16:24
Wabah Baru Covid-19 Guangdong China Kebanyakan Menyerang Lansia Dan Anak, 80 Persen Alami Demam
Dunia

Wabah Baru Covid-19 Guangdon..

12 Juni 2021 15:36
Mali Umumkan Pemerintahan Baru, Peran Kunci Masih Dipegang Tokoh Militer
Dunia

Mali Umumkan Pemerintahan Ba..

12 Juni 2021 15:22
China Dan Langkahnya Yang Salah Di Eropa Tengah Dan Timur
Dunia

China Dan Langkahnya Yang Sa..

12 Juni 2021 15:09
Untuk Yang Ketiga Kali Keluarga Pilot Rusia Mengirimkan Surat Permohonan Ampunan Kepada Gedung Putih
Dunia

Untuk Yang Ketiga Kali Kelua..

12 Juni 2021 13:39
Diprotes China Karena Sebut Taiwan Sebagai Negara, Tokyo Pastikan Hubungan Jepang-Taiwan Bersifat Tidak Resmi
Dunia

Diprotes China Karena Sebut ..

12 Juni 2021 12:55
Mantan Pendeta Katolik AS Richard Daschbach Diadili Di Timor Leste, Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
Dunia

Mantan Pendeta Katolik AS Ri..

12 Juni 2021 12:14