Parlemen Myanmar Yang Digulingkan Cari Celah Agar ICC Bisa Selidiki Kejahatan Kemanusiaan Oleh Junta Militer

Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun mengatakan, komite anggota parlemen saat ini tengah menjajaki kemungkinan agar junta militer dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan yang mereka lakukan terhadap pengunjuk rasa.

"ICC adalah salah satunya," ujar Kyaw Moe Tun, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/3).

"Kami bukan negara pihak di ICC, tetapi kami perlu mengeksplorasi cara dan sarana untuk membawa kasus ini ke ICC," tambahnya.

Sejak kudeta pada 1 Februari, pasukan militer dan polisi menggunakan kekerasan untuk menekan aksi protes yang dilakukan oleh warga.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut, setidaknya sudah ada 224 korban meninggal dunia dalam kerusuhan berminggu-minggu di Myanmar.

Di sisi lain, ratusan orang juga dilaporkan telah meninggalkan kota-kota besar di Myanmar. Tidak sedikit dari mereka mencoba mencari kudeta ke negara tetangga seperti India dan Thailand.

Pada Kamis (18/3), militer ASEAN melakukan pertemuan secara virtual, dihadiri oleh pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing. Itu menjadi keterlibatan internasionalnya sejak merebut kekuasaan.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, menyatakan keprihatinannya atas situasi di Myanmar.