AS Nyatakan Dukungan Pada Filipina Atas Sengketa Laut China Selatan

Kedutaan Besar AS di Manila mengatakan pihaknya berbagi keprihatinan dengan Filipina dan menuding China menggunakan milisi maritim untuk mengintimidasi, memprovokasi, dan mengancam negara lain, yang merusak perdamaian dan keamanan di kawasan.

"Kami mendukung Filipina, sekutu perjanjian tertua kami di Asia,"  kata kedutaan dalam sebuah pertanyaan pada Selasa (23/3), seperti dikutip Reuters.

Penjaga pantai Filipina sebelumnya melaporkan sekitar 220 kapal China berlabuh di terumbu karang Whitsun Reef yang juga diklaim oleh Beijing dan Vietnam pada 7 maret.

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana pada Minggu (21/3) menuntut kapal-kapal itu untuk meninggalkan Whitsun Reef atau juga disebut Julian Felipe yang terletak sekitar 175 mil dari barat kota Bataraza di Provinsi Palawan.

Pejabat Filipina mengatakan Julian Felipe, berada dalam zona ekonomi eksklusif yang diakui secara internasional di negara itu, di mana Filipina dapat menikmati hak eksklusif untuk mengeksploitasi atau melestarikan sumber daya apa pun di sana.

Setelah itu, kepala militer Filipina, Jenderal Cirilito Sobejana mengatakan, sebuah pesawat pengintai melihat 183 kapal China masih ada di terumbu karang tersebut. Ia juga merilis foto dari udara yang menunjukkan kapal-kapal China itu.

Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. menegaskan pihaknya telah mengajukan protes diplomatik atas kehadiran China.

Namun China bersikeras bahwa terumbu karang yang mereka sebut Niue Jiao itu sebagai bagian dari wilayahnya, Beijing juga mengatakan kapal-kapalnya berkumpul di daerah itu untuk menghindari air yang deras.

Beijing pun membantah kapal-kapal itu adalah milisi maritim.

"Setiap spekulasi semacam itu tidak membantu apa-apa selain menyebabkan gangguan yang tidak perlu," kata Kedutaan Besar China dalam sebuah pernyataan pada Senin.

Menanggapi situasi tersebut, AS mengatakan kapal-kapal China telah berlabuh selama berbulan-bulan, dengan jumlah yang terus meningkat, terlepas dari cuacanya.

Jurubicara pemerintah, Harry Roque menyebut Presiden Rodrigo Duterte akan berbicara dengan Duta Besar China di Manila untuk membahas masalah tersebut.