Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Duta Besar Saudi Waleed Bukhari Minta Penguasa Lebanon Utamakan Kepentingan Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Rabu, 24 Maret 2021, 07:04 WIB
Duta Besar Saudi Waleed Bukhari Minta Penguasa Lebanon Utamakan Kepentingan Rakyat
Presiden Lebanon Michel Aoun (kiri) dan Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon Walid Bukhari/Net
rmol news logo Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon Waleed Bukhari dalam pesannya mengatakan, elit penguasa Beirut perlu mengesampingkan kepentingan pribadi dan membentuk pemerintahan baru sesegera mungkin untuk menarik negara itu dari krisis keuangan setelah perselisihan politik berbulan-bulan.

Hal itu disampaikan Bukhari kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Presiden Lebanon Michel Aoun pada Selasa (23/3) waktu setempat.

"Saya menekankan perlunya mengutamakan kepentingan nasional yang lebih tinggi untuk meluncurkan reformasi drastis yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat internasional di Lebanon," kata duta besar, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Rabu (24/3).

Donor asing mengatakan mereka tidak akan membantu negara yang tenggelam dalam hutang, kecuali politisi Lebanon menangani korupsi dan pemborosan, hal yang selama ini menjadi penyebab keruntuhan.

Namun demikian, Bukhari meyakinkan rakyat Lebanon bahwa Arab Saudi selalu mendukung Lebanon dengan solidaritas penuh.

"Visi Saudi untuk Lebanon didasarkan pada pilar kebijakan luar negeri Kerajaan, yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya," ujarnya.

Sebelumnya kantor Aoun mengatakan dia dan Bukhari bertemu untuk membahas perkembangan terbaru seputar pembentukan pemerintahan baru di Lebanon.

Komunitas internasional telah menjanjikan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah, dengan syarat pemerintah independen Lebanon menerapkan reformasi yang sangat dibutuhkan untuk membasmi korupsi dan kesalahan manajemen selama beberapa dekade.

Di Lebanon, Aoun dan Perdana Menteri Saad Hariri berselisih tentang bentuk dan jenis pemerintahan yang akan dibentuk.

Aoun menuntut pihak ketiga yang memblokir, atau hak veto, untuk dia dan partainya Gerakan Patriotik Bebas, sementara Hariri mengatakan dia hanya akan memimpin pemerintahan yang terdiri dari para ahli independen. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA