Akademisi Norwegia itu dalam pernyataannya pada Jumat (26/3) mengatakan, bahwa gerakan itu mewakili tanggapan damai yang patut dicontoh untuk perebutan kekuasaan oleh tentara pada 1 Februari.
“Gerakan pembangkangan sipil adalah mobilisasi massa penting untuk demokrasi di Myanmar, sejauh ini, dengan cara-cara tanpa kekerasan,†katanya kepada AFP, seperti dikutip dari
Bangkok Post.
“Gerakan pro-demokrasi ini, terutama jika berhasil, juga dapat menimbulkan konsekuensi di luar Myanmar dan menginspirasi gerakan pro-demokrasi tanpa kekerasan lainnya di tempat lain pada saat demokrasi berada di bawah tekanan dari kekuatan otoriter,†ujarnya.
Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok pemantau lokal, 320 orang telah terbunuh dan hampir 3.000 ditangkap sejak kudeta militer yang menggulingkan Aung San Suu Kyi.
“Yang penting dan memberi secercah harapan adalah bahwa apa yang dimulai sebagai tanggapan terhadap kudeta militer telah menjadi aliansi yang lebih luas di banyak perbedaan, terutama perbedaan etnis, dalam masyarakat Burma,†kata Stokke.
Komite Nobel Norwegia hanya menerima nominasi yang diajukan sebelum batas waktu 31 Januari, sehingga proposal yang diajukan minggu lalu oleh Stokke dan lima akademisi lainnya hanya dapat dipertimbangkan untuk hadiah tahun depan.
Puluhan ribu orang, di antaranya anggota parlemen dan menteri dari semua negara, mantan pemenang dan profesor universitas tertentu, memenuhi syarat untuk mengajukan nominasi untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Panitia sendiri tidak mengungkap siapa yang dianggap atau bahkan dinominasikan selain mengumumkan pemenangnya, meski yang mengajukan nominasi bisa mempublikasikannya.
Pemenang hadiah perdamaian 2021 akan diumumkan pada 8 Oktober mendatang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: