Pengamat: Jepang Tidak Akan Ikut-ikutan Jatuhkan Sanksi Kepada China Terkait Xinjiang

Sejumlah analis Tiongkok bahkan mengatakan, meskipun Tokyo memiliki sikap politik yang sama dengan AS tentang masalah Xinjiang, mereka tidak akan mengambil tindakan karena ingin tetap fleksibel dalam hubungan dengan China.

Bloomberg dalam laporannya pada Senin (29/3) menulis, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berada di bawah tekanan untuk bergabung dengan negara-negara besar Barat lainnya dalam memberlakukan sanksi terhadap China, pada saat dia mempersiapkan pertemuan tatap muka pertamanya dengan Presiden AS Joe Biden.

Tekanan domestik itu disebut berasal dari beberapa politisi sayap kanan.

"Jepang adalah satu-satunya negara G7 yang tidak mengambil bagian dalam sanksi," kata Jenderal Nakatani, mantan menteri pertahanan, yang menjadi ketua bersama kelompok lintas partai tentang kebijakan China, menurut Bloomberg.

"Memalukan bagi Jepang untuk dilihat sebagai negara yang berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi," lanjutnya.

Menanggapi itu, Liu Jiangyong, wakil dekan Institut Hubungan Internasional Modern di Universitas Tsinghua mengatakan, Jepang tidak dapat mengikuti sekutu Baratnya terlalu dekat, seraya menambahkan bahwa Tokyo tidak seperti negara-negara Eropa, yang tidak memiliki gesekan geopolitik, sengketa kedaulatan, dan masalah sejarah dengan China.

"China memiliki terlalu banyak senjata untuk dilawan jika Jepang secara membabi buta mengikuti sanksi yang dipimpin Barat," katanya, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (30/3).

Liu mengatakan jika Tokyo benar-benar perlu mengambil tindakan terhadap Xinjiang, maka mereka perlu sangat berhati-hati dalam memilih target, karena sanksi berdasarkan 'rumor' dan 'kebohongan' tidak akan bertahan lama dan akan lenyap atau dijatuhkan setelah fakta-fakta muncul.

Di Jepang, sebagian besar laporan media dan komentar politisi tentang Xinjiang serupa dengan yang ada di AS dan Eropa, karena mereka menggunakan sumber informasi serupa yang dibuat oleh beberapa pasukan propaganda anti-China dan kelompok separatis Xinjiang di luar negeri. Jadi, sikap politik pemerintah atau media Jepang akan tetap serupa dengan negara-negara Barat, kata analis China.

Da Zhigang, kepala ahli di Institut Studi Strategis Asia Timur Laut, mengatakan bahwa pemerintahan Suga sedang mencoba untuk berhati-hati dan akan mempertimbangkan bagaimana menanggapi tekanan eksternal dan internal.

"Setelah Suga menjabat, hubungan Jepang dengan China menjadi semakin bermasalah karena perselisihan berkepanjangan di Kepulauan Diaoyu dan gangguan dari AS. Di bawah situasi epidemi yang serius dan tekanan tentang bagaimana mengadakan Olimpiade Tokyo, Suga tidak akan suka melihat perjuangan besar-besaran lainnya dengan China hanya karena Xinjiang, sebuah masalah yang tidak menarik bagi Jepang," katanya.

Da mengatakan, beberapa negara Barat telah menargetkan pejabat China dan lembaga penegak hukum di Xinjiang, untuk meminimalkan kerusakan hubungan perdagangan dengan China. Dan jika Jepang benar-benar perlu melakukan sesuatu untuk menanggapi tekanan tersebut, mungkin akan dilakukan tindakan serupa.

"Tentu saja, China pasti akan membalas, dan bagaimana menghindari eskalasi akan menjadi masalah baru bagi Jepang," kata Da.

Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Urusan Luar Negeri China, mengatakan hubungan China-Jepang telah rusak karena gangguan AS, jadi Suga tidak perlu menambahkan lebih banyak kerusakan, dan AS tidak akan membatalkan aliansi AS-Jepang hanya karena Jepang ingin tetap fleksibel di Xinjiang.

"Tetapi situasi internasional tidak dapat diprediksi. Tidak ada jaminan apakah pembuat keputusan Jepang akan mengambil tindakan berisiko atau tidak, jadi kami menyarankan mereka perlu mempertimbangkan harga yang akan mereka bayarkan sebelum membuat keputusan" katanya.