AS Ancam Beri Sanksi 9 Perusahaan Belarusia Jika Lukashenko Tidak Bebaskan 300 Tahanan Anti Pemerintah

Hal itu disampaikan Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan di hadapan wartawan pada Rabu (31/3) waktu setempat.

"Sayangnya, kami menemukan situasi hak asasi manusia telah memburuk menjadi titik terburuk dalam sejarah kemerdekaan Belarusia,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (4/1).

"Rezim Lukashenko masih dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membalikkan arah, membebaskan semua orang yang dipenjara secara tidak sah hanya karena tidak setuju secara damai dengan pihak berwenang, mendukung pandangan yang berbeda, atau berani bersaing dalam pemilihan," tambahnya.

Akibat sanksi tersebut, raksasa petrokimia milik negara Belneftekhim, kilang Naftan, dan tujuh perusahaan lainnya mungkin kehilangan perlindungan di bawah lisensi umum dari Departemen Keuangan yang dikeluarkan pada 2015.

Lisensi saat ini akan berakhir pada 26 April mendatang.

Belarusia dilanda kerusuhan sipil sejak orang kuat Alexander Lukashenko mengklaim masa jabatan keenamnya pada Agustus tahun lalu dalam pemilihan umum yang ditolak oleh oposisi, AS dan Uni Eropa atas tuduhan bahwa mereka telah dicurangi.

Pemimpin oposisi negara yang diasingkan Sviatlana Tsikhanouskaya berharap untuk memulai negosiasi dengan Lukashenko atau orang-orang di lingkarannya sekitar Mei dan mengadakan pemilihan baru yang bebas dan adil di bawah pengawasan internasional musim gugur ini.

Sejauh ini, Lukashenko belum memberikan sinyal bahwa dia bersedia melakukan pembicaraan.