Ankara Kecam AS Karena Masukkan Turki Dalam Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Laporan HAM AS yang dirilis pada hari Selasa (30/3) yang berjudul 'Laporan Negara 2020 tentang Praktik Hak Asasi Manusia', menyalahkan Ankara atas serangkaian masalah hak asasi manusia.

Ini menyoroti tuduhan yang berkisar dari pembunuhan sewenang-wenang dan kasus penyiksaan hingga memenjarakan puluhan ribu musuh politik, termasuk politisi, pengacara, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia.

Dalam laporan AS, para pejabat juga menyatakan keprihatinan atas penargetan langsung Turki terhadap mereka yang diduga terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan pendukung ulama Fethullah Gulen, seorang penduduk AS yang dituduh pemerintah Turki mendalangi upaya kudeta pada tahun 2016.

Merujuk pada laporan tersebut, Altun dalam pernyataannya mengatakan bahwa HAM dan martabat adalah nilai-nilai universal yang "dijunjung dan dibawa ke dalam agenda" negaranya di semua forum internasional.

Dia juga ingat bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan berbicara 'tanpa rasa takut' tentang perlakuan yang tidak adil dan ketidakadilan secara global dan secara teratur meminta para pemimpin dunia untuk bertindak serta dalam beberapa tahun terakhir hampir menjadi "satu-satunya suara yang menentang pelanggaran hak asasi manusia" di kawasan dan sekitar dunia.

"Dia telah mengambil sendiri untuk memobilisasi dunia melawan kejahatan mengerikan yang dilakukan terhadap warga sipil. Meskipun demikian, laporan tahunan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri AS menimbulkan kritik yang tidak adil terhadap negara kami," kata Altun, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (2/4).

"Turki tidak menganggap hak asasi manusia sebagai masalah kebijakan domestik tetapi universal, tetapi penilaian di depan ini harus mempertimbangkan fakta-fakta tertentu," tambahnya.

Altun juga menggarisbawahi bahwa Turki membuat "kemajuan terbesar dalam hak asasi manusia" di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa.

"Faktanya, kami melakukan 'revolusi diam'. Kami harus menyesuaikan hukum dan peraturan kami selama ini, dan contoh terbaru adalah Reformasi Keadilan dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia kami," ujarnya.

Altun melanjutkan dengan mengatakan bahwa penilaian atas catatan hak asasi manusia Turki tidak ada artinya ketika mereka tidak menangani dengan tepat ancaman terorisme yang telah berlangsung lama dari beberapa kelompok teror di dalam negara dan di sepanjang perbatasannya.

"Kritik yang tidak adil atas perjuangan kami melawan terorisme dan upaya pemerintah kami untuk memberikan keamanan bagi warga negara kami tidak dapat dianggap serius. Sebagai pemerintah yang dipilih secara demokratis, adalah tanggung jawab kami untuk melindungi persatuan dan integritas negara kami serta keamanan rakyat kami," tegasnya.

Dia juga menegaskan bahwa Turki sedang melakukan perang melawan organisasi teror seperti PKK, Organisasi Teroris Fetullah (FETO) dan kelompok teroris Daesh/ISIS sambil "memperhatikan keseimbangan antara keamanan dan hak dan kebebasan" rakyatnya sendiri.

Altun menekankan bahwa Turki melihat mereka sebagai hambatan terbesar negara dan mengharapkan sekutunya untuk membantu perjuangan mereka melawan terorisme, menambahkan bahwa negaranya selalu "membuka lebar pintu dialog politik" dengan Uni Eropa juga sebagai AS dan terus melakukannya.

"Garis merah kami, bagaimanapun, adalah keselamatan dan keamanan rakyat kami. Kami bekerja keras untuk melindungi kebebasan kami dan mengharapkan mitra dan sekutu kami untuk bertindak dengan itikad baik," pungkasnya.