“Dalam pengamatan saya, dari bekerja secara langsung dengan warga dan orang lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Kamboja tidak dalam kondisi yang baik dan telah menurun ke tingkat yang mengkhawatirkan, terutama setelah pembubaran Partai Penyelamat Nasional Kamboja," kata Pa Chanroeun, seperti dikutip dari
Phnom Penh Post, Senin (5/4).
AS dalam laporan yang dikeluarkan pada 30 Maret lalu menyebut bahwa mereka telah mengamati impunitas hukum yang meluas di masyarakat Kamboja untuk orang-orang istimewa yang kaya atau memiliki hubungan politik.
Kerajaan Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri bereaksi keras terhadap laporan itu. AS tidak memenuhi prinsip untuk menghakimi tanpa bukti yang mendasar. Bahwa kepemimpinan dalam hak asasi manusia harus dimulai di rumah, dan bahwa laporan tahunan itu ternyata tidak memasukkan AS yang padahal juga banyak melakukan tindakan pelanggaran HAM yang selama ini selau disangkal.
Alih-alih mendukung bantahan Pemerintah Kamboja itu, Chanroeun malah menegaskan bahwa situasi di Kamboja sebenarnya lebih buruk daripada membaik.
“Saya setuju dengan temuan AS, karena laporan itu diteliti dengan baik dan digunakan sebagai barometer dari pernyataan yang ditemukan dalam Konstitusi Kamboja dan beberapa substansi Perjanjian Damai Paris,†ujar Chanroeun.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: