Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Marak Kasus Penipuan Online, Xi Jinping Desak Aparat Bertindak Tegas

LAPORAN: RENI ERINA
  • Sabtu, 10 April 2021, 11:11 WIB
Marak Kasus Penipuan Online, Xi Jinping Desak Aparat Bertindak Tegas
Presiden China Xi Jinping/Net
Presiden China Xi Jinping mendesak aparat untuk bertindak tegas kepada para pelaku penipuan lewat online dan telepon yang marak terjadi. Xi juga menyerukan agar departemen di semua tingkatan untuk menerapkan langkah-langkah ketat, dari pencegahan hingga regulasi dan kontrol.

Dalam instruksinya, presiden China menunjukkan bahwa pejabat terkait harus berhati-hati dalam mengelola sumber kejahatan sambil juga memperjelas tanggung jawab yang dimiliki oleh biro-biro pemantauan selama proses tersebut, seperti dikutip dari CGTN, Sabtu (10/4).

Menurut laporan Mahkamah Agung Tiongkok, aktivitas kriminal yang terjadi secara online telah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2018, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun lebih dari 50 persen. Di antara kasus tersebut, jumlah kasus penipuan mencapai hampir 32 persen, tertinggi di antara 258 jenis kejahatan dunia maya.

Selama pandemi Covid-19, ketika sebagian besar aktivitas di luar ruangan terhenti, kejahatan dunia maya - terutama perjudian online lintas batas - mengalami penurunan lagi.

Polisi berhasil memecahkan 101.000 kasus penipuan telekomunikasi dan internet dan menangkap 92.000 tersangka pada paruh pertama tahun 2020, pertumbuhan tahun-ke-tahun masing-masing sebesar 73,7 persen dan 78,4 persen, berdasarkan data dari Kementerian Keamanan Publik pada hari Selasa.

Saat ini, proporsi penipuan pinjaman online telah turun dari 40 persen pada awal tahun menjadi 20 persen, kata Liu Zhongyi, direktur Biro Investigasi Kriminal kementerian, Juli lalu.

 Dalam pesannya, Xi menyebut itu sebagai "kesuksesan awal." Presiden mendesak departemen terkait untuk menindaklanjuti filosofi people-centered dalam memperkuat dokumen hukum terkait.

Dia juga mendesak lebih banyak kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemerintahan berbasis hukum di China.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA