Surat kabar
La Repubblica pada Minggu (11/4) melaporkan, pemerintah Turki menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah Italia atas pernyataan Draghi yang menyebut Erdogan seorang diktator.
Pada Kamis (8/4), Draghi mengkritik Erdogan atas perilakunya yang tidak pantas ketika dua petinggi Uni Eropa berkunjung ke Ankara.
Perilaku tidak pantas itu merujuk pada skandal kursi, di mana Erdogan tidak menyediakan kursi setara bagi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang merupakan seorang perempuan.
Menanggapi situasi tersebut, Draghi menyebut Erdogan sebagai seorang diktator, yang kemudian dikecam oleh pemerintah Turki.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengecam pernyataan Draghi sebagai retorika populis yang tidak dapat diterima.
Duta Besar Italia untuk Ankara kemudian dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Turki terkait situasi tersebut.
Setelah itu, dikutip dari
Sputnik, pihak berwenang Turki telah mulai mengirimkan "sinyal ancaman" karena tidak ada reaksi dari Roma.
Salah satu ancaman itu adalah membekukan kesepakatan pembelian helikopter latih dari Italia yang dijadwalkan untuk ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.
Selain itu, setidaknya tiga perusahaan Italia yang beroperasi di Turki juga telah mendapat pemberitahuan dari pemerintah Turki, termasuk perusahaan energi Ansaldo Energia yang membangun pembangkit listrik di Turki.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: