Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Menlu Islandia Kaget Warganya Kena Sanksi China Karena Kritik Xinjiang: Ini Tidak Dapat Diterima

LAPORAN: RENI ERINA
  • Sabtu, 17 April 2021, 17:31 WIB
Menlu Islandia Kaget Warganya Kena Sanksi China Karena Kritik Xinjiang: Ini Tidak Dapat Diterima
Menteri Luar Negeri Islandia, Gudlaugur Thor Thordarson/Net
Menteri Luar Negeri Islandia, Gudlaugur Thor Thordarson, mengaku terkejut atas sanksi yang dijatuhkan China kepada Jonas Haraldsson, seorang pengacara asal negaranya.

Haraldsson, yang telah menulis artikel yang mengkritik China di surat kabar Morgunbladid, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri di Reykjavik, di mana dia diberitahu bahwa dirinya telah masuk daftar hitam oleh otoritas China.

Haraldsson menjadi satu-satunya orang Islandia yang masuk daftar hitam di China. Dengan sanksi tersebut, dia akan dilarang mengunjungi China, dan asetnya akan dibekukan.

“Kami sangat terkejut bahwa ini harus diarahkan ke dan warga Islandia yang hanya menggunakan hak konstitusionalnya untuk kebebasan berbicara,” kata Thordason, seperti dikutip dari Iceland Monitor, Sabtu (17/4).

"Tidak dapat diterima baginya untuk diperlakukan seperti ini," ujarnya.

Sveinn H.Gudmarsson, perwakilan media Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa pihak berwenang Islandia telah mengkritik keputusan tersebut.

Duta besar Islandia di Beijing menyuarakan ketidaksetujuannya kepada perwakilan Kementerian Luar Negeri di Tiongkok ketika diberitahu tentang keputusan tersebut, dan keputusan itu diprotes oleh Otoritas Islandia saat duta besar China untuk Islandia menghadiri pertemuan di Kementerian Luar Negeri di Reykjavík.

"Itu juga ditunjukkan kepada mereka, bahwa di Islandia, kebebasan berbicara dijamin," jelas Sveinn.  

"Orang ini sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerintah, yang mungkin ditentang oleh pihak berwenang China," ujarnya.

Islandia adalah satu di antara banyak negara Barat, yang telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat di China, karena pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Uighur yang sebagian besar Muslim. Sanksi tersebut diumumkan pada 22 Maret sebagai upaya terkoordinasi oleh Uni Eropa, Inggris, AS dan Kanada.
EDITOR: RENI ERINA

ARTIKEL LAINNYA