Kesal Permintaannya Diabaikan, AS Keluarkan Jurus Ancaman Sanksi Kepada Lukashenko

Sejak berminggu-minggu, AS memberi peringatan kepada Presiden Alexandr Lukashenko agar membebaskan tahanan politik yang ditangkap akibat aksi protes demokrasi. Namun, peringatan itu tidak mendapat tanggapan positif.

AS secara bertahap mengeluarkan keringanan sanksi untuk sembilan perusahaan termasuk perusahaan minyak Belneftekhim sejak 2015. Sikap itu sebagai pengakuan atas kemajuan kecil di Belarus, tempat Lukashenko berkuasa selama dua setengah dekade.

Presiden Joe Biden memperingatkan akan melanjutkan sanksi pada pada 31 Mei mendatang, kecuali Belarusia membebaskan tahanan membebaskan tahanan politik yang ditangkap akibat melakukanprotes demokrasi.

“Tindakan ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pengabaian mencolok otoritas Belarusia terhadap hak asasi manusia dan kegagalan Belarus untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP, Senin (19/4).

“Amerika Serikat meminta pihak berwenang Belarusia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan semua orang yang ditahan atau dipenjara secara tidak adil,” katanya.

Departemen Keuangan mengatakan bahwa setiap perusahaan harus mengakhiri transaksi dengan perusahaan Belarusia paling lambat 3 Juni atau menghadapi hukuman AS.

Lukashenko, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, mengklaim memenangkan masa jabatan keenam dalam pemilihan Agustus yang secara luas dikritik secara internasional dan oleh oposisi sebagai penipuan.

Protes pun tak dapat dihindari dari pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan, yang telah membuat pemimpin oposisi Svetlana Tikhanovskaya terjungkal dan melarikan diri ke Lithuania. Otoritas negara kemudian menanggapi demonstrasi dengan sikap tegas dan telah menghukum ratusan orang dengan hukuman penjara yang tidak sebentar.

Sementara, Lukashenko dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia telah menggagalkan rencana untuk menggulingkan pemerintahannya, sebuah klaim yang dikecam oposisi sebagai provokasi yang dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat lebih lanjut.