Dukung Ceko, Slowakia Ikut-ikutan Usir Tiga Staf Kedutaan Besar Rusia

Perdana Menteri Slowakia Eduard Heger mengumumkan penetapan itu pada Kamis (22/4).

Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, Slovakia yang merupakan pecahan dari Cekoslovakia sudah mengalami sejarah panjang pembentukan negaranya.

"Tiga perwakilan dari misi diplomatik Rusia harus mengakhiri kegiatan mereka di Slovakia dan harus meninggalkan negara itu dalam waktu tujuh hari," kata Heger, seperti dikutip dari RT, Jumat (23/4).

Heger mengatakan keputusan itu diambil setelah mengevaluasi apa yang terjadi baru-baru ini antara Ceko dan Rusia.

"Dan setelah secara menyeluruh mengevaluasi informasi dari badan intelijen kami yang bekerja sama erat dengan badan intelijen sekutu kami," kata Heger, merujuk pada dugaan adanya peran Rusia dalam ledakan mematikan tahun 2014 di gudang amunisi di Ceko.

Republik Ceko pada minggu lalu telah mengusir 18 diplomat Rusia atas keterlibatan Rusia dalam kejahatan ledakan tersebut. Rusia membantah dugaan itu dan memberi balasan dengan mengusir 20 diplomat Ceko dari Rusia.

Langkah balasan itu membuat Ceko geram dan mengancam Rusia. Pada Kamis (22/4), Ceko dengan tegas mengumumkan akan menambah daftar diplomat Rusia yang harus meninggalkan negara itu, dan menyebut telah mengusir 63 staf kedutaan Rusia.

Pemerintah Ceko juga telah memutuskan untuk menghilangkan perusahaan milik negara Rusia Rosatom dari tender bernilai miliaran dolar untuk membangun unit baru di pembangkit listrik tenaga nuklir Dukovany.

Tindakan balas dendam itu memicu perselisihan terbesar Praha dengan Moskow  sejak berakhirnya kekuasaan komunis tahun 1989, menempatkan anggota kecil NATO Eropa Tengah itu di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada stasiun radio Vesti FM pada 22 April bahwa Ceko perlu menyadari tahap apa yang telah mereka capai dalam hal merusak hubungan bilateral.

"Rusia menolak tuduhan tak berdasar Praha dan menyebut tindakan Ceko itu tidak masuk akal dan berbahaya bagi hubungan bilateral," ujar Zakharova.