Junta Myanmar Larang TV Satelit, Mereka Yang Melanggar Akan Dipenjara

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>

LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rabu, 05 Mei 2021, 06:07 WIB

Junta Myanmar Larang TV Satelit, Mereka Yang Melanggar Akan Dipenjara

Aksi protes menolak kudeta militer di Myanmar/Net

Junta Myanmar telah mengumumkan larangan penggunaan televisi satelit , menyebut siaran asing dapat mengancam keamanan nasional.

BERITA TERKAIT:

Televisi pemerintah MRTV pada Selasa (4/5) memberitakan, mereka yang melanggar akan dipenjara dan didenda.

"Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar UU televisi dan video, terutama orang yang menggunakan antena parabola, akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500 ribu kyat (Rp 4,6 juta)," kata MRTV.

Selain itu, junta juga membatasi akses internet untuk menghentikan upaya protes anti-kudeta.

"Media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, serta mendorong mereka yang melakukan pengkhianatan," tambah MRTV.

Sejak kudeta militer pada 1 Februari, kekerasan telah meningkat. Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan lebih dari 760 warga sipil meninggal dunia.

Sementara itu, pihak junta membantah angka tersebut dan mengatakan 24 pasukan keamanan ikut tewas dalam aksi protes.