19 Tewas, 846 Terluka Dan 89 Hilang: PBB Kecam Bentrokan Mematikan Di Kolombia

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan badan-badan hak asasi bergabung dengan seruan kritik bernada kecaman pada penggunaan kekerasan dalam bentrokan massa dengan pasukan keamanan.

Puluhan ribu warga Kolombia turun ke jalan dalam demonstrasi yang dimulai pada Rabu pekan lalu dan berlangsung hingga Rabu (5/5) hari ini.  Mereka menentang reformasi pajak yang diusulkan. Protes itu berubah menjadi kerusuhan yang meluas, yang menantang pemerintahan Presiden Ivan Duque.

Pada hari Selasa, pengunjuk rasa memblokir jalan di beberapa bagian negara itu, bertepatan dengan demonstrasi baru di ibu kota Bogota dan di Cali di bagian barat negara itu.

Cali, kota terbesar ketiga Kolombia dan yang paling parah terkena dampak kerusuhan yang sedang berlangsung, telah meminta tentara berpatroli di jalan-jalannya sejak Jumat lalu atas perintah pemerintah.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pihaknya 'sangat khawatir' atas kekerasan terhadap pengunjuk rasa di kota itu, di mana polisi menembaki para pengunjuk rasa dan diduga membunuh serta melukai beberapa orang Senin malam, menurut laporan CBC, Rabu (5/5).

Ombudsman hak asasi manusia Kolombia, sebuah badan negara yang independen dari pemerintah, melaporkan bahwa  89 orang telah 'hilang'.

Protes dimulai setelah pemerintah Kolombia mengusulkan rencana pajak yang bertujuan untuk mengumpulkan 6,7 miliar dolar AS. Dana itu untuk membayar hutang negara dan mempertahankan skema pendapatan dasar untuk tiga juta orang berpenghasilan rendah yang dimulai selama pandemi.

Para pengunjuk rasa berbaris dalam pemogokan nasional menentang usulan pemerintah. Di Bogota, mereka memegang balon dan tanda bertuliskan 'tidak untuk reformasi pajak' dalam bahasa Spanyol.

Sejumlah video di media sosial menunjukkan polisi menggunakan kekuatan berlebihan selama protes dan bahkan menembaki beberapa demonstran.

PBB menyerukan agar semua pihak menghentikan aksi yang menimbulkan kerusuhan. Seruan itu dilakukan menjelang unjuk rasa baru yang menurut kabar akan kembali dibangkitkan pada hari Ini Rabu (5/5).

Pasukan keamanan harus menggunakan senjata api hanya sebagai upaya terakhir ketika menghadapi ancaman kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi, kata PBB.