Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pakistan Sambut Upaya UEA Dan Arab Saudi Untuk Fasilitasi Perdamaian Dengan India

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Rabu, 12 Mei 2021, 10:32 WIB
Pakistan Sambut Upaya UEA Dan Arab Saudi Untuk Fasilitasi Perdamaian Dengan India
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan/Net
rmol news logo Pakistan menyambut upaya mediasi yang didorong pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa Kashmir dengan India.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Selasa (11/5) mengapresiasi Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi yang berusaha ikut mencari solusi perdamaian, termasuk gencatan senjata, bagi Islamabad dan New Delhi atas wilayah Kashmir.  

"Pakistan akan menyambut fasilitasi pihak ketiga untuk pembicaraan antara India dan Pakistan dari Arab Saudi atau teman lainnya. India lah yang menghindari mediasi pihak ketiga," kata Qureshi, seperti dikutip Arab News.

Tahun lalu, Qureshi secara terbuka meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Kashmir, setelah keputusan India untuk membatalkan status semi-otonom Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019.

Kemudian baru-baru ini, Perdana Menteri Imran Khan melakukan kunjungan selama tiga hari ke Arab Saudi untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

Khan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk membahas sejumlah agenda.

"Selama pertemuan, disepakati untuk lebih memperkuat, memperdalam dan mendiversifikasi hubungan politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan dan keamanan bilateral yang ada," ujar pihak Pakistan usai pertemuan tersebut.

Bulan lalu, Qureshi juga melakukan kunjungan ke UEA untuk pertama kalinya. Ia juga membenarkan bahwa Abu Dhabi telah menengahi gencatan senjata antara Pakistan dan India.

Sejak keputusan New Delhi untuk mengubah status konstitusional Kashmir, Pakistan telah meningkatkan upaya untuk mengumpulkan dukungan internasional untuk apa yang digambarkannya sebagai "tindakan ilegal" India di wilayah tersebut.

Namun New Delhi mengatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan Jammu dan Kashmir adalah "masalah internal" pemerintah.

Wilayah Kashmir telah menjadi wilayah sengketa sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA