Soal Isu Palestina, AS Perlu Revisi Kebijakan Luar Negerinya Yang Sudah Usang

Tiga pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) pekan lalu yang tidak membuahkan hasil merupakan bukti perlunya revisi kebijakan dilakukan oleh Washington.

DK PBB telah menggelar sesi pertemuan darurat tertutup pada 10 dan 12 Mei, serta sesi pertemuan darurat terbuka pada 16 Mei untuk membahas serangan Israel ke Palestina.

Dari tiga pertemuan tersebut, semua anggota dewan, kecuali AS, menyetujui pernyataan bersama untuk menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun veto diberikan Paman Sam.

Pemerhati hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, mengatakan, veto yang diberikan oleh AS memang bukan tanpa alasan.

"Mereka harus tetap mendukung Israel. Terlebih bagi (Presiden Joe) Biden," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/5).

"Saya masih ingat, bulan Juni 2008, menjelang Pilpres 2008, (mantan Presiden Barack) Obama mengatakan, dirinya akan mendukung dan membela Israel," tambahnya, merujuk pada jabatan Biden sebagai wakil presiden Obama.

Alasan lainnya adalah, pertemuan DK PBB tersebut diinisiasi dan dipimpin oleh China yang tengah memegang presidensi.

Menurut Teguh, inisiasi tersebut memperlihatkan superioritas kebijakan luar negeri China, di tengah perselisihan pengaruh dengan AS. Di samping itu, AS juga masih terjebak pada peta konvensional yang bahkan sudah usang.

Jika dibandingkan, ia melanjutkan, sekutu-sekutu dan lawan-lawan AS bersatu untuk membela Palestina yang menjadi korban dalam kasus serangan Israel ke Gaza yang terjadi saat ini.

Dalam pandangan Teguh, AS perlu merevisi kebijakan luar negerinya terhadap isu Palestina apabila ingin menyelamatkan posisinya di percaturan politik dunia.

"Sudah saatnya, AS merevisi kebijakan luar negeri mereka dalam isu pendudukan Palestina oleh Israel, menjadi lebih bernuansa kemanusiaan," jelas mahasiswa program doktoral hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Selain itu, ia mengatakan, semua pihak perlu kembali ke semangat Resolusi 181 PBB tahun 1947 mengenai pembagian wilayah Palestina dan Israel, terlepas dari ketidakpuasan mereka.

Setelah November 1947, Israel menjadi pihak yang paling sering melakukan pelanggaran dan diperingatkan PBB, serta selalu mengabaikan peringatan-peringatan tersebut.