Setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, Jepang telah menangguhkan bantuannya. Namun Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan pembekuan bantuan dapat diperluas.
"Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa akan sulit untuk melanjutkannya dalam keadaan seperti ini," ujar Motegi dalam surat kabar
Nikkei pada Jumat (21/5).
Pada Maret, Jepang mengumumkan telah menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar. Tetapi Tokyo belum menjatuhkan sanksi pada individu, seperti yang diterapkan oleh beberapa negara lain.
"Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dengan berbagai cara, dan sebagai sahabat, kita harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikannya dengan jelas," jelas Motegi.
Motegi mengatakan Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar, dan Tokyo memiliki hubungan jangka panjang dengan militer negara itu.
Menurut
Nikkei, Jepang memberikan bantuan pembangunan senilai 1,74 miliar dolar AS kepada Myanmar pada tahun fiskal 2019, lebih banyak daripada negara lain.
Pekan lalu, Jepang berhasil membebaskan seorang jurnalis yang ditangkap militer. Pembebasan dapat dilakukan setelah Jepang menawarkan bantuan darurat sebesar 4 juta dolar AS kepada Myanmar melalui Program Pangan Dunia (WFP).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: