Konflik Tigray, AS Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Ethiopia, Eritria Dan TPLF

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (23/5) mengumumkan kebijakan pembatasan visa terhadap pejabat, mantan pejabat pemerintahan Ethiopia dan Eritrea, termasuk anggota pasukan keamanan dan anggota Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Pembatasan dilakukan berdasarkan Pasal 212 UU Imigrasi dan Kebangsaan. Mereka yang dikenai sanksi dianggap bertanggung jawab atau terlibat dalam krisis di Tigray.

"Jika mereka yang bertanggung jawab untuk merusak resolusi krisis di Tigray gagal untuk berbalik arah, mereka harus mengantisipasi tindakan lebih lanjut dari Amerika Serikat dan komunitas internasional," ancam Blinken, seperti dikutip Sputnik.

Dalam pernyataannya, Blinken juga mengajak negara-negara lain untuk bergabung mengambil tindakan serupa.  

"Selain itu, kami telah memberlakukan pembatasan luas pada bantuan ekonomi dan keamanan ke Ethiopia dan akan membawa kebijakan kontrol perdagangan pertahanan kita sejalan dengan mereka," tambah Blinken.

Blinken juga menyerukan kepada pemerintah Ethiopia untuk memenuhi komitmennya, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam krisis di Tigray, serta melindungi warga sipil dan memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan.

Sementara kepada pemerintah Eritrea, Blinken menuntut agar pasukan dikembaikan ke wilayah Eritrea yang diakui secara internasional.

"Tanpa penghentian segera permusuhan dan perluasan akses kemanusiaan yang cepat, kerawanan pangan saat ini dan signifikan dapat menyebabkan kelaparan," pungkasnya.

Wilayah Tigray di utara Ethiopia telah mengalami kerawanan pangan yang parah akibat pandemi Covid-19, wabah belalang, dan konflik regional yang sedang berlangsung.

Konflik Tigray pecah pada November 2020, setelah pemerintah Ethiopia menuding Tigray telah menyerang pangkalan militer untuk membajak senjata dan mempersenjatai diri.