Mali Kembali Dibayangi Kudeta Militer, Misi PBB Serukan Pembebasan Presiden Bah Ndaw Tanpa Syarat

Dalam sebuah tweet yang ditulis dengan bahasa Prancis, Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali atau MiNUSMA  menyerukan agar mereka yang melakukan tindakan penangkapan tersebut harus bertanggung jawab, dan agar masing-masing pihak berkepala dingin.

Selain MINUSMA, kecaman atas penangkapan Bah Ndaw dan Moctar Ouane datang dari Uni Eropa dan Uni Afrika.

Penahanan terbaru tersebut menimbulkan kekhawatirkan akan terjadinya kudeta kedua di negara itu.

Dua pejabat senior, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP bahwa tentara telah membawa Ndaw dan Ouane ke kamp militer Kati di pinggiran ibu kota Bamako.

Penahanan mereka menyusul perombakan pemerintah kabinet pada Senin (24/5) sore, yang dirancang untuk menanggapi kritik yang berkembang terhadap pemerintah sementara.

Militer mempertahankan portofolio strategis yang dikuasainya selama pemerintahan sebelumnya. Tetapi dua pemimpin kudeta, mantan menteri pertahanan Sadio Camara dan mantan menteri keamanan Kolonel Modibo Kone, ternyata disingkirkan.

Perombakan juga terjadi di tengah meningkatnya tantangan politik di ibu kota Bamako, dan tekanan untuk mematuhi tenggat waktu untuk reformasi yang dijanjikan.

Perdana Menteri Ouane mengatakan kepada AFP sesaat sebelum sambungan terputus, bahwa tentara datang menjemputnya.

Sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh PBB, AU, ECOWAS, Uni Eropa, AS dan Inggris pada hari Senin mengutuk penangkapan para politisi dan menyerukan 'kebebasan langsung dan tanpa syarat' mereka.

Perwira muda militer menggulingkan Keita pada 18 Agustus setelah berminggu-minggu protes terkait dugaan korupsi pemerintah dan penanganan pemberontakan jihadis Mali.

Setelah 15 negara blok Afrika Barat ECOWAS mengancam sanksi, junta militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara yang berjanji untuk mereformasi konstitusi dan mengadakan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan.

Pemimpin kudeta Assimi Goita diangkat sebagai wakil presiden administrasi sementara, dan presiden sementara, Bah Ndaw, adalah pensiunan perwira militer.

Banyak yang meragukan apakah pemerintah yang didominasi militer memiliki kemauan, atau kemampuan, untuk melakukan reformasi dalam skala waktu yang singkat.

Di antara masalah lainnya, negara yang luas itu menghadapi tantangan logistik dan keamanan yang besar, karena sebagian besar wilayah berada di tangan para jihadis.

Keraguan tetap ada meskipun pemerintah sementara bulan lalu berjanji untuk mengadakan referendum konstitusional pada 31 Oktober, dengan pemilihan umum akan menyusul pada Februari tahun depan.