Bangladesh Hapus Klausul Pembatasan Perjalanan Ke Israel, Menteri Penerangan: Posisi Kami Tetap Mendukung Palestina

Kritikan salah satunya datang Sekretaris Jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Dia menyebut keputusan pemerintah untuk menghapus kata-kata 'Israel' dari paspor sebagai posisi yang tidak berprinsip.

Pada konferensi pers, dia mengklaim bahwa pemerintah mengubah larangan dokumen perjalanan pada saat pasukan Israel secara brutal menyerang warga Palestina.

"Pemerintah melakukan perubahan untuk menenangkan kekuatan eksternal," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (24/5).


Sebelumnya, Bangladesh pada Senin (24/5) memutuskan untuk mencabut klausul pembatasan perjalanan warganya ke Israel. Mengutip kebutuhan untuk menjunjung standar internasional, pemerintah baru-baru ini menghapus kata 'paspor ini berlaku kecuali untuk Israel'.

Sementara, Menteri Penerangan Hasan Mahmud mengatakan kepada wartawan di ibu kota Dhaka bahwa "perubahan paspor baru-baru ini dibuat sejalan dengan hukum internasional, dan tidak ada yang bisa membuat Israel bersukacita dalam hal ini."

Dia mengatakan bahwa apa pun yang tertulis di paspor, kunjungan bersama tetap dilarang.

“Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan ini akan tetap sama di masa depan. Israel akan dilarang atau ditutup untuk warga negara Bangladesh dan akan sama bagi orang-orang dengan paspor Israel untuk bepergian ke Bangladesh,” katanya.

Dia juga menegaskan kembali sikap Bangladesh terhadap rakyat Palestina, dengan mengatakan bahwa posisinya di Israel telah menjadi lebih terintegrasi dengan agresi baru-baru ini terhadap orang-orang Palestina yang tidak bersalah.

Sejak negara mayoritas Muslim Asia Selatan itu berdiri pada tahun 1971, negara itu secara terbuka menegaskan posisinya yang mendukung Palestina dan melawan penindasan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.